SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Puluhan anggota Komite Pergerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Kabupaten Pangkep menggelar aksi demonstrasi di depan Taman Musafir dan Kantor DPRD Pangkep, Senin (4/11) kemarin.
Aksi ini merupakan wujud kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap lamban menyelesaikan berbagai masalah yang dialami masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Koordinator lapangan, Moh Saing, menyampaikan beberapa tuntutan utama yang diajukan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Tuntutan pertama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar segera memperbaiki sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan Pangkep yang masih minim.
Selain itu, mereka menuntut evaluasi terhadap sejumlah kepala sekolah di sekolah-sekolah tertentu serta pencopotan pengawas sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya.
Mereka juga mendesak evaluasi dan pencopotan Kepala Dinas Pendidikan yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.
Di sektor kesehatan, mahasiswa meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus serta Kepala Dinas Kesehatan yang diduga melakukan pembiaran terhadap masalah yang terjadi di rumah sakit tersebut.
Mereka juga menuntut agar dokter spesialis dan tenaga kesehatan segera dihadirkan di RS Pratama Sailus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tuntutan lainnya terkait dengan evaluasi terhadap Kepala Dinas Sosial atas adanya dugaan pengambilan kartu PKH oleh pendamping di Kecamatan Liukang Tangaya, serta laporan masyarakat penerima PKH yang belum mendapatkan bantuan dalam rekening mereka.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menyelidiki beberapa anggaran belanja yang diduga bermasalah, termasuk anggaran untuk kapal kecamatan, bantuan sosial, dan pembangunan rumah dinas puskesmas di Kecamatan Liukang Tangaya.
Dalam orasinya, Ketua Komite Pergerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Kabupaten Pangkep, Wahyudi, menekankan bahwa aksi ini bukanlah ajang pencitraan lembaga atau kepentingan kelompok, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi nyata yang dialami masyarakat.
Menurut Wahyudi, sudah banyak masalah yang berlangsung bertahun-tahun namun belum ada solusi konkret dari pemerintah.
“Ini adalah panggilan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Sayangnya, pemerintah daerah belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terus berlarut-larut,” tegas Wahyudi.
Pada aksi ini juga disampaikan tuntutan agar pemerintah memberikan klarifikasi mengenai dugaan pemotongan gaji tukang sapu jalanan yang dinilai tidak sesuai.
Mahasiswa berharap aksi ini dapat mengetuk pintu hati pemerintah untuk segera bertindak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. (*)
Tinggalkan Balasan