SimpulRakyat.co.id, Tanimbar – Aksi demontrasi kembali digelar di kota Saumlaki pada Senin (21/11/2022) siang. Kali ini masa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Kepulauan Tanimbar berunjuk rasa di depan Kantor Bupati di kompleks “Istana Jalan Poros”.
Gerakan yang dipimpin Jois Kristofol Esauw itu menyoroti berbagai persoalan yang terjadi Tanimbar, seperti hak-hak warga yang belum dibayar, harga kopra yang sangat murah, gaji/tunjangan kinerja ASN/Nakes yang mandek setahun belakangan, penanganan kasus korupsi yang lambat dan juga 7 program kerja prioritas Pj Bupati Daniel Indey yang dinilai tidak relevan dengan kondisi Tanimbar saat ini.
“Hasil riset dan kajian kami DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahwasanya ada beberapa problem yang dapat kami temukan di beberapa wilayah atau desa seputaran Kabupaten maupun Kota Saumlaki.”
“Kehadiran Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Bumi Duan Lolat yang mana telah merumuskan tujuh program prioritas, menurut hemat kami 7 program tersebut tidak relevan dengan sikon (situasi dan kondisi) Tanimbar, misalnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencetak trek rekor terbaik sebagai kejuaraan Kabupaten miskin ekstrim ke 2 di Maluku. hal ini mesti menjadi perhatian khusus dalam merumuskan program yang mana kalah bisa sedikit mengobati penyakit miskin ekstrim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” ujar Esauw dalam aksi unjukrasa itu, seperti dikutip dari Tanimbarnews.com.
Pernyataan Sikap GMNI Kepulauan Tanimbar:
- Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT agar dapat menjawab keresahan masyarakat Desa Bomaki terkait penggusuran jalan dan tanaman yang belum terbayar.
- Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT agar bisa merespon masalah maupun kebutuhan hidup, dalam hal ini air bersih di Desa Bomaki.
- Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT segera menuntaskan masalah pembayaran material beberapa masyarakat di desa Tumbur dan desa-desa lainnya.
- Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT segera membayar gaji/tunjangan ASN yang selama 1 (satu) Tahun belum terbayarkan.
- Menaikan Harga Kopra.
- Evaluasi 7 program Penjabat Bupati KKT, sebab bagi kami 7 program ini tidak ada korelasi dengan Kebutuhan Tanimbar saat ini.
- Tuntaskan mafia Korup di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bilamana 7 poin diatas tidak diindahkan maka kami akan mendesak Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Maluku untuk gantikan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Tuntutan-tuntutan GMNI ini sebenarnya merupakan masalah yang terjadi di jaman kepemimpinan Petrus Fatlolon, namun saat itu masalah-masalah ini seperti diabaikan.
Yang menarik dalam gerakan ini adalah, GMNI menyoroti 7 Program Kerja Prioritas Pj Bupati Daniel Indey. Menurut mereka, ke-7 program kerja prioritas itu sama sekali tidak relevan dengan kondisi Tanimbar saat ini.
Tanimbar kini menyandang status “Miskin Ekstrim” dengan daerah termiskin nomor 2 di Provinsi Maluku. Sedangkan ke-7 program Indey yang digaungkan besar-besaran tidak pernah terasa implementasinya, hanya terdengar besar saja tapi tidak pernah terlihat progresnya.
Sejak dilantik Mei 2022 lalu menggantikan Petrus Fatlolon, Indey belum lakukan apa-apa. Tidak pernah terlihat satupun kebijakan yang dikeluarkan Indey untuk mengatasi krisis di Tanimbar, hanya kebijakan membayar UP3 milik Agustinus Thiodorus (AT) yang sudah diplot dalam APBD-P 2022 sebesar 40 persen.
Padahal, kalau berkaca dari daerah lain, Penjabat (Pj) yang dilantik menggantikan Gubernur/Bupati langsung mengeluarkan kebijakan strategis kala itu juga.
Salah satu contoh yaitu Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Sehari setelah dilantik menggantikan Anis Baswedan, Heru Budi langsung mengeluarkan berbagai kebijakan strategis.
Misalnya, membuka layanan aduan masyarakat di balai kota yang sempat ditutup, memerintahkan pengerukan sungai-sungai secara besar-besaran yang mengakibatkan banjir selama ini di Jakarta, mengoptimalkan penggunaan sarana transportasi umum, mendisiplinkan ASN di lingkup Pemprov, menggantikan Dirut MRT dengan yang berpengalaman agar lebih tingkatkan kerjasama antara BUMD, Pemprov dan Kementerian Perhubungan, dan masih banyak lagi.
Apa yang dilakukan Pj Heru Budi di DKI sangat efektif dan bermanfaat. Keberanian Heru Budi mengeluarkan kebijakan membuat masyarakat Jakarta bangga. Warga senang punya pemimpin yang mampu mengatasi masalah sesegera mungkin.
Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey juga harus berani dan bergerak cepat jika ingin Tanimbar keluar dari kondisi sulit. Kebijakan-kebijakan strategis sudah harus dikeluarkan, sudah harus dieksekusi sehingga masyarakat melihat ada progres kerja yang nyata.
Tuntutan GMNI kali ini mesti menjadi catatan khusus bagi Daniel Indey, mau gerak cepat atau tetap “slow motion”, mau Tanimbar keluar dari keterpurukan atau tetap berada dalam kondisi “Miskin Ekstrim.” Jika masih belum ada perubahan, GMNI Kepulauan Tanimbar akan meminta Mendagri evaluasi kinerja Indey.
Tinggalkan Balasan