“Barang Milik Negara Belum Tentu Milik Pemerintah”

  • Whatsapp
Muhammad Bahar Razak

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Langkah pemerintah dalam penertiban pengelolaan barang milik negara yang tersebar di kementerian atau lembaga negara di seluruh Indonesia belum mampu mengakomodir kepentingan Negara.

Demikian kata Muhammad Bahar Razak dalam rilis tertulisnya ke kantor berita Simpul Rakyat, di Kabupaten Pangkep, Kamis (21/1/2021).

Baca Juga

Padahal, kata Bahar Razak, Menteri Keuangan pernah meminta BPKP selaku auditor internal pemerintah untuk menginventarisir optimalisasi penggunaan aset negara, agar ‘terpotret’ permasalahan yang dihadapi pemerintah selama ini dalam mengelola aset negara, utamanya tanah-tanah yang menjadi penguasaan Negara secara baik dan bertanggungjawab.

“Problematika pengelolaan aset negara seperti tanah-tanah yang menjadi penguasaan Negara yang muncul dari laporan Audit Internal Pemerintah atas optimalisasi penggunaan aset negara membuktikan bahwa masih terdapat kurang lebih 3 isu pokok yang harus segera mendapat perhatian pemerintah,” ujar Bahar Razak.

Ketiga isu pokok tersebut, yakni pertama, mengenai penataan kembali tertib administrasi, kemudian kedua, penggunaan aset negara atas pengembangan database BMN yang akurat dan komprehensif, dan yang ketiga, adalah pengamanan aset negara secara hukum dan atau fisik.

“Penertiban BMN oleh pemerintah pusat jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan, karena saat ini tidak semua hak kekuasaan Negara yang menjadi otoritas pemerintah dapat seenaknya merampas yang sudah menjadi Hak kepemilikan rakyat, utamanya yang diakui oleh kelompok-kelompok adat, apalagi yang mungkin saja sudah di legitimasi oleh Pemerintah itu sendiri. Karena Barang Milik Negara belum tentu milik Pemerintah dan pemerintah hanya memiliki kekuasaan mengelola,” tandas pria yang getol mengadvokasi hak-hak orang miskin ini. (*)

Berita Menarik Lainnya