Kuasa Hukum Ketua KPU Jeneponto Klarifikasi Pemberitaan Media

  • Whatsapp
DR Muhammad Nur SH MH.

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Penasehat Hukum Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, Baharuddin Hafid dari Law Firm DR Muhammad Nur SH MH & Associates yang berkantor di Citraland Celebes Hertasning Baru, Gowa-Makassar membantah beberapa pemberitaan yang menyudutkan Ketua KPU tersebut.

“Ada beberapa pemberitaan media selama ini menyudutkan klien kami, dimana dipemberitaan disebutkan adanya laporan Puspa Dewi Wijayanti melapor ke DKPP adanya dugaan perselingkuhan dengan wanita lain,” terang DR Muhammad Nur selaku kuasa hukum Ketua KPU Jeneponto.

Baca Juga

Lanjut dikatakan, wanita lain yang dimaksud Puspa Dewi Wijayanti dalam pemberitaan di bebrapa media tidak pernah ada.

“Tidak ada kaitannya dengan laporan ke DKPP, ini murni indikasi pembunuhan karakter terhadap klien kami yang dilakukan oleh pelapor Puspa Dewi Wijayanti,” ungkap Muhammad Nur di Makassar, Sabtu (10/10).

Berita Hoaks yang dilontarkan Puspa Dewi Wijayanti di media selama ini menjadi perhatian serius dari Penasehat Hukum Law Firm DR Muhammad Nur SH MH & Associates, berencana akan melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum, termasuk laporan palsu penganiayaan terhadap dirinya di Polres Gowa Nopember 2019 lalu.

“Laporan Puspa Dewi Wijayanti tersebut mentah alias tidak terbukti dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor SPPP/529a/IX/2020/Reskrim tertanggal 15 September 2020,” tegas Muhammad Nur.

Kendati demikian, ia membenarkan laporan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Amir, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Soal itu, kata dia, sudah ada jadwal sidang pada Senin, 12 Oktober 2020 mendatang.

Diketahui, Ketua KPU Jeneponto, Baharuddin Hafid rencananya akan didampingi Penasehat Hukumnya dari Law Firm DR Muhammad Nur SH MH & Associated. (Arwan Rewa)

Disarankan Untuk Anda :