Himapel KKT-Ambon: Usut Tuntas Semua Kasus Dugaan Korupsi di Kepulauan Tanimbar

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Ambon – Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku Kabupaten Kepulauan Tanimbar – Ambon (Himapel KKT-Ambon), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku, pada Senin 12 Oktober 2020.

Aksi tersebut dilaksanakan atas dasar sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dianggap mandek di tangan penegak hukum.

Baca Juga

Massa mendesak agar kasus-kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku korupsi diberi hukuman sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tuntutannya, Himapel KKT-Ambon mendesak Kejati Maluku agar segera menetapkan tersangka dugaan korupsi kasus Taman Kota Saumlaki.

Mereka juga mempertanyakan sejauh mana tindakan Kejati Maluku terhadap disposisi laporan 5 anggota DPRD yang melaporkan kasus dugaan Korupsi Kepulauan Tanimbar ke Kejaksaan Agung dan didisposisikan ke Kejati Maluku untuk diproses.

Selain itu, Himapel KKT-Ambon mendesak Kapolda Maluku agar secara profesional menuntaskan kasus tindak kekerasan anggota Brimob kepada warga sipil di Saumlaki.

Mereka juga meminta Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs Baharudin Djafar M.Si, agar memerintahkan Kapolres Kepulauan Tanimbar untuk segera memproses laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi pada proyek-proyek mangkrak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah dilaporkan beberapa waktu lalu.

“Kami akan buat aksi berjilid-jilid kalau kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sudah dilaporkan ke penegak hukum belum juga diproses,” kata Ketua Himapel Kepulauan Tanimbar, Nikodemus Saulahirwan, kepada wartawan, Senin (12/10).

Dalam aksi unjuk rasa yang dimulai pada pukul 09.30 WIT itu, massa aksi juga mendatangi kantor Gubernur Maluku dan kantor DPRD Provinsi Maluku sambil membawa sebuah keranda (peti mati) dan beberapa poster bertuliskan “RIP Proyek” dan “DPRD KKT Kapan Bangun dari Tidur.”

Tak hanya itu, massa aksi membawa sebuah hiasan berbentuk menara mini yang terbuat dari kayu dan styrofoam (busa), dan dikelilingi berbagai tulisan protes, seperti “Proyek Mangkrak, DPRD KKT Tertidur, Karantina Laut, Krisis Regulasi, Mafia Proyek dan lain-lain”

Di hadapan beberapa anggota DPRD Provinsi Maluku yang menemui massa, Himapel KKT-Ambon menyerahkan tuntutannya, yang mana tuntutan tersebut berbunyi:

Mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk mengawal sejumlah tuntutan Himapel KKT-Ambon pada Polda Maluku, Gubernur Maluku, Kejati Maluku dan Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Meminta kelima (5) anggota DPRD Provinsi Maluku dari Dapil 7 agar jangan mencari zona nyaman/pencitraan tapi tolong perhatikan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Sedangkan mengenai penanganan dan pencegahan penyebaran wabah Covid 19, Himapel KKT-Ambon menuntut pertanggungjawaban Satuan Gugus Penanganan Covid 19 Kota Ambon terkait lolosnya 1 orang penumpang KM. Sabuk Nusantara 34 ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga bisa berdampak penyebaran wabah mematikan itu di Tanimbar.

Massa bahkan mengancam, jika berbagai tuntutan mereka tidak diindahkan, aksi serupa akan digelar kembali dan tentu dengan jumlah massa yang lebih besar. (MK)

Disarankan Untuk Anda :