Berantas Koruptor di Desa, Kemendes PDTT Gandeng KPK

  • Whatsapp

SimpulRalyat.co.id, Jakarta – Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Ketua KPK Firli Bahuri, menandatangani nota kesepahaman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, di Kantor Kemendes PDTT.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Baca Juga

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut, di antaranya pertukaran informasi data terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, juga termaktub pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengkajian dan penelitian serta penyediaan narasumber dan ahli.

Usai penandatangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya betul-betul berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yang semaksimal mungkin.

“Di sini tiap bulan inspektorat memberikan laporan terkait kinerja dan berbagai hal di masing-masing ke Dirjenan, sehingga sejak dini sudah bisa diketahui berbagai hal yang mengkhawatirkan bisa menimbulkan kerugian negara,” kata Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Selain itu, ia juga menyampaikan terkait Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Alhamdulillah, laporan LHKASN dan LHKPN sudah 100 persen. Terdiri dari LHKASN sebanyak 1.329 ASN dan LHKPN sebanyak 856 pejabat,” ucap dia.

Bukan itu saja, ia juga melaporkan terkait zona integritas. Dalam hal ini, Kemendes PDTT pada 2009 terdapat 6 unit kerja zona integritas meningkat menjadi 19 unit kerja zona integritas pada 2020.

“Dan tentu ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk berbagai upaya pencegahan korupsi. Dengan kerja sama ini, mudah-mudahan kita diberikan satu kemudahan untuk trus berupaya agar seluruh keluarga besar Kemendes PDTT terjauhkan dari musibah korupsi di Indonesia,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Kemendes PDTT yang telah mengembangkan pentingnya integritas di wilayah unit kerjanya.

Firli mengatakan, korupsi itu terjadi karena banyak hal, di antaranya orangnya serakah, karena ada kesempatan, karena kebutuhan, karena ancaman hukumannya rendah sehingga orang melakukan korupsi.

“Tetapi di samping itu, korupsi muncul karena kekuasaan, karena ada kesempatan dan kurangnya integritas. Jadi, betapa pentingnya zona integritas ini,” kata dia.

Lanjut dikatakan, KPK sangat terbuka kepada setiap kementerian dan lembaga dalam rangka kerja sama terkait dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi, baik itu bersifat pendidikan masyarakat, pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, pendidikan dan lain-lain.

“Khususnya Kemendes PDTT yang hari ini dilakukan penandatangan kerja sama. Kami siap untuk mendampingi dan kami siap untuk menjadi narasumber dan ahli. Hal yang penting adalah negara ini bebas dari korupsi,” pungkas dia. (*)

Disarankan Untuk Anda :