Mahfud MD Sebut Polemik Percepatan Pemilu 2029 Bisa Menguntungkan Jokowi

SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai polemik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 justru dapat memberikan keuntungan politik bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mahfud, meski Budi Arie menjadi pihak yang mendapat sorotan dan kritik akibat pernyataannya, dampak politik dari polemik tersebut dinilai turut menguntungkan Jokowi.

“Secara politik, ini menguntungkan Pak Jokowi. Meskipun Budi Arie disalahkan, itu tetap aja Pak Jokowi yang diuntungkan,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube resminya, dikutip Sabtu (5/9/2026).

Mahfud juga menilai pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 tidak dapat diproses secara pidana karena tidak melanggar ketentuan hukum.

Atas dasar itu, Mahfud menduga polemik tersebut lebih berkaitan dengan kalkulasi politik dibandingkan persoalan hukum.

“Malah menurut saya itu disengaja, dilempar aja kan Anda tidak akan diapa-apakan. Lalu sudah diatur agar PSI marahi dia. Gitu kan tambah tertekan,” kata Mahfud.

Mahfud menduga kritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Budi Arie turut memperbesar polemik di ruang publik.

Menurut dia, kemarahan PSI terhadap Budi Arie dapat menjadi bagian dari dinamika politik yang membuat isu tersebut semakin mendapat perhatian.

“PSI harus Budi Arie tidak boleh bawa-bawa ini. PSI mungkin benar mengatakan, tapi ada yang ngatur itu. Biar PSI marah pada dia kan tidak akan diapa-apakan oleh hukum,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyoroti sikap Budi Arie yang sempat menyampaikan permintaan maaf setelah pernyataannya menuai polemik.

Namun, setelah itu Budi Arie kembali menyampaikan analisis bahwa kemungkinan percepatan pemilu tetap terbuka.

Menurut Mahfud, rangkaian pernyataan tersebut pada akhirnya membuat Jokowi kembali menjadi bagian dari perbincangan politik nasional.

“Ini menurut saya kecerdikannya kalau mau dianggap Pak Jokowi itu mengetahui, bahkan menyuruh ini, itu kecerdikan menurut saya,” ucapnya.

Mahfud menegaskan pernyataannya tersebut merupakan pembacaan terhadap dampak politik dari polemik yang berkembang, bukan tuduhan bahwa Jokowi memang memerintahkan Budi Arie untuk menyampaikan wacana tersebut.

Pernyataan Budi Arie soal Pemilu 2029

Polemik bermula ketika Budi Arie dalam sebuah acara menyampaikan kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat.

Saat itu, Budi Arie mengaku telah menyampaikan firasat tersebut kepada Jokowi. Ia kemudian bertanya kepada audiens mengenai kesiapan menghadapi kemungkinan percepatan pemilu.

“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ujar Budi Arie.

Pernyataan tersebut kemudian disambut seruan “siap” dari audiens.

Budi Arie selanjutnya mengaitkan kemungkinan percepatan pemilu dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini.

Dia juga membandingkannya dengan perubahan politik menjelang Reformasi 1998, ketika Pemilu 1999 digelar lebih cepat dibandingkan jadwal pemilu berikutnya.

“Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99,” kata Budi Arie.

Menurut Budi Arie, keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi yang dinilainya belum membaik dapat menciptakan situasi politik yang tidak terduga.

“Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” ujarnya.

Kritik terhadap Pemerintahan Prabowo

Mahfud juga mengaitkan polemik tersebut dengan perubahan peta kritik politik sejak 2024.

Dia menilai Jokowi sebelumnya kerap menjadi sasaran kritik politik. Namun, setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, sorotan tersebut mulai bergeser kepada pemerintahan saat ini.

“Sehingga menurut saya ini kalau bukan permainan politik, tapi dampak politiknya seperti itu,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, polemik tersebut pada akhirnya berpotensi memberikan keuntungan politik kepada sejumlah pihak.

Budi Arie menjadi sorotan publik, PSI mendapat perhatian karena sikapnya terhadap Budi Arie, sementara Jokowi kembali menjadi pusat pembicaraan politik nasional.

“Tidak akan mengancam Budi Arie secara hukum, dan juga PSI akan makin terkenal, Pak Jokowi makin terkenal juga,” pungkas Mahfud. (*)