Amir Rumra: Bukan Semata Menyangkut Sony Ratissa, Ini Masalah Bersama Anggota DPRD Seluruh Indonesia

  • Whatsapp
Ketua Komisi I DPRD Provisi Maluku, Amir Rumra

SimpulRakyat.co.id, Ambon – Mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Sony Hendra Ratissa, yang saat ini didakwa melakukan pencemaran nama baik Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Salah satunya, Ketua Komisi I DPRD Provisi Maluku, Amir Rumra, S.Pi, M.Si, yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan.

Baca Juga

Kepada Simpul Rakyat, Selasa (14/7), Amir menegaskan bahwa masalah yang dihadapi terdakwa Sony Ratissa saat ini bukan hanya menyangkut Sony Ratissa semata, tetapi sudah menyangkut seluruh anggota DPRD di seantero Indonesia.

“Ini bukan persoalan Sony Ratissa-nya tapi melekat anggota DPRD. Kita tidak tahu seperti apa, ke depan kan bisa lewat ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) atau ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) melakukan hal-hal terkait persoalan itu. Hati-hati!,” kata Amir Rumra.

Menurutnya, kritikan Sony Ratissa mengenai Nota Pengantar Bupati Petrus Fatlolon terhadap APBD 2018 saat itu, sah-sah saja sebagai seorang anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan sesuai perintah undang-undang.

“Kalau betul yang bersangkutan (waktu itu) masih aktif sebagai anggota DPRD maka hukumnya wajib, hak imunitas itu melekat sebagai anggota DPRD. Itu tidak ada alasan, tidak ada argumentasi hukum. Bukan berarti kita mengintervensi pihak pengadilan, tidak!,” tegas Amir.

Sesuai kronologis kejadian, saat itu Sony Ratissa masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2014-2019 dan kapasitasnya sebagai ketua komisi C.

Kritikan yang dilontarkan Sony saat itu yakni;

“Dong dua (mereka berdua) bajalang banyak (perjalanan ke luar daerah banyak) jam terbang tinggi tapi hasilnya nol besar. Kuota untuk CPNS MTB Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) hanya 40 orang yang seharusnya 450 orang.”

Pernyataan tersebut menurut Amir sebuah hal yang normatif dimana seorang anggota DPRD memberikan tanggapannya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan mengenai persoalan APBD.

“(Kritikan) itu hal yang biasa saja dan melekat sebuah hak DPRD untuk mengkritisi itu. Kalau ini tidak dilakukan (diawasi) dengan baik, ya nanti ke depan kepala daerah bisa semau-maunya (abuse of power), tidak mau dikritisi oleh wakil rakyat. Bagaimana mau bicara persoalan menyangkut demokrasi?,” ujar Amir.

Kritikan seperti yang dilontarkan Sony Ratissa, menurut Amir, sudah sering terjadi dimana-mana. Bahkan sampai terjadi benturan fisik sekalipun namun persoalan-persoalan tersebut tidak lantas langsung di proses oleh kepolisian atau bahkan sampai ke meja hijau.

“Ini bicara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Itu dimana-mana terjadi. DPR RI seperti itu, di beberapa daerah juga seperti itu dan tidak ada satu anggota yang diproses. Kenapa, karena hak imunitas itu dijamin,” katanya.

Dia menegaskan, jika seseorang memilih menjadi pejabat publik harus siap untuk dikritik, yang penting kritikan tersebut tidak mengarah kepada privasi.

“Wajarlah kalau jadi pejabat publik, kalau dikritik masyarakat apapun tidak boleh harus kebakaran jenggot, tidak boleh. Kecuali mereka serang itu adalah pribadi. Kalau serang itu anggota DPRDnya, serang itu kepala daerahnya dan wakil kepala daerahnya tidak ada masalah,” katanya.

Disamping itu, kuasa hukum terdakwa, Rolantio Lololuan, SH. MH, mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung RI, Jamwas Kejagung RI, Kapolri, Ketua Ombudsman RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku untuk meminta perlindungan hukum kepada mantan anggota DPRD Kepulauan Tanimbar tersebut.

“Kami sudah layangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada saudara Sony Ratissa dan sudah ada balasan dari beberapa pihak, salah satunya dari Komisi III DPR RI,” kata Rolantio.

Penulis: Marcel Kalkoy

Disarankan Untuk Anda :