Warning dalam Pengadaan Barang Jasa di Tengah Pandemi Covid-19 (Bagian III)

  • Whatsapp
Mamat Sanrego

SimpulRakyat.co.id, OPINI – Pengadaan Barang Jasa yang sudah diungkapkan pada episode yang lalu, dalam kesempatan ini, LIMIT INDONESIA sedikit akan menyinggung Tata Cara Pengadaan Barang Jasa yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengadaan di saat keadaan darurat seperti dalam situasi Pandemi Corona (Covid-19).

Dari hasil analisis, seharusnya baik Pengguna Anggara maupun Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk pemenuhan kebutuhan barang dalam keadaan darurat, sesuai aturannya diperoleh dan menunjuk dari penyedia terdekat (diutamakan pelaku setempat dan/atau swakelola).

Baca Juga

Kemudian, barang yang dibutuhkan itu harus sudah ada pada Pelaku Usaha (Kontraktor), begitu pula Pejabat Pengadaan harus ikhlas membuka Catalog jika memang barang yang dibutuhkan tersedia, sebab yang perlu dihindari, ketika pembelian diluar E-Catalog, barang tersebut diperkirakan berpotensi Kemahalan dan pendistribusiannya dikhawatirkan lambat.

Maka, itu salah satu indikator adanya persokongkolan, kecuali benar-benar di Catalog barang yang dipesan dianggap Kemahalan dan Pendistribusian tidak jelas, maka perlu dipertimbangkan. Sebab jika Pembelian Melalui E-Catalog selain dari Murah, lalu pendistribusian barangnya lebih cepat, mengapa harus memilih yang lain?

LIMIT INDONESIA merasakan adanya kecenderungan Pejabat Pengadaan menunjuk Penyedia barang Jasa yang bukan merupakan Bidang Usaha Pokoknya, namun tetap memaksakan diri untuk mengadakan Barang Jasa dengan harga yang sangat Fantastis.

Padahal, kebutuhan pengguna atas barang jasa yang diadakan, belum tentu masuk dalam Daftar Jenis barang/Jasa untuk Penanganan Keadaan Darurat. Kemudian, pemenuhannya menggunakan situasi darurat Covid-19, yang seakan-akan harus segera diadakan baik dari sisi Jenis, Jumlah dan Waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan secepatnya, sekalipun realitasnya barang terlambat.

Padahal ada yang menjadi Penekanan atau wajib dilakukan oleh KPA/PPK dalam pelaksanaan pekerjaan, dimana para pihak wajib melakukan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melibatkan pihak Independen.

LIMIT INDONESIA sejak Awal adanya Musibah Covid-19 yang mewabah di Indonesia, telah melakukan monitoring terhadap “Kepanikan karena Sesuatu yang Dianggap Darurat”, namun tidak semua karena kepanikan akan berujung pada semuanya harus darurat, seperti pengadaan barang jasa dianggap darurat secara universal.

Padahal yang darurat itu hanya sebatas Penanganan Pasien yang wajib diantisipasi, agar tidak membludak pada RS yang menjadi rumah sakit rujukan dengan persiapan alat dan bahan/barang siap pakai, agar tidak menjadi kepanikan para tenaga medis selaku garda terdepan dalam penanganan Pasien Covid-19.

Selain dari Realisasi Penanganan Pasien Covid-19 yang positif jumlahnya harus berimbang dengan pengeluaran Negara, sebab jangan sampai, jika di ilustrasikan “perbandingan untuk 1 (satu) orang Pasien Covid-19, kemudian setelah direkapitulasi menggunakan anggaran sejumlah misalnya, Rp10 Milyar atau lebih, tentu akan menjadi perhatian masyarakat, dan hal ini tidak boleh terjadi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sekaligus menjadi bencana sosial di tengah masyarakat, di sisi lain ada masyarakat tertentu yang dapat dihitung jari yang menikmati uang negara secara berlebihan.”

LIMIT INDONESIA masih tetap perlu menyampaikan sekaligus Warning kepada Pejabat Pengadaan maupun Penyedia, bahwa atas Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di tengah Pandemi Covid-19, telah mengamanatkan atas kewenangan masyarakat dalam pengawasan dan pelayanan hukum yang tidak menutup kemungkinan akan mengadukan atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang jasa pada satuan kerja masing-masing kepada instansi terkait.

Penulis: Mamat Sanrego

SimpulRakyat.co.id adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis

Berita Menarik Lainnya