Soal Bansos, Warga Sibatua Ini Mengaku Salah di Depan Tim Pansus DPRD Pangkep

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), baik bantuan sosial tunai, bantuan Sembako, PKH hingga BPNT di Kabupaten Pangkep terus menuai polemik. Seperti di Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, banyak warga yang mengadu tak terima bantuan serta adanya dugaan politisasi hingga penyunatan bantuan.

Para warga di Kelurahan Sibatua yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FHS, pun sempat menyambangi kantor bupati untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep. Mereka mengadukan perihal bantuan yang bermasalah di kelurahan tersebut.

Baca Juga

Satu warga yang paling vocal dalam menyuarakan terkait adanya dugaan penyunatan bantuan adalah Musdalifah. Dia mengaku sebagai penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun bantuan yang dia terima tak pernah sesuai saldo dari program pemerintah itu.

Dia bahkan menuding pihak pendamping BPNT melakukan penyunatan bantuan warga. Hal itu dia utarakan saat bertemu dengan Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid di Rujab Bupati, sehari jelang lebaran idul Fitri lalu.

Namun semua pernyataan dari Musdalifah tersebut ditarik kembali saat panita khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Pangkep melakukan klarifikasi langsung ke lapangan terkait pernyataan sekelompok warga tersebut.

Musdalifah beserta warga lainnya yang hadir di Rujab Bupati lalu kemudian dipertemukan dengan perangkat lurah serta oknum-oknum yang disebutkan warga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut di Kantor Kelurahan Sibatua, Jumat (29/5/2020) kemarin.

Di hadapan perangkat lurah dan tim pansus, Musdalifah berkilah bahwa pernyataannya tersebut tidaklah benar dan dia mengaku salah dalam menyampaikan masalah. Dia pun membantah semua pernyataannya yang telah dimuat di media dan mengaku tak tahu bahwa semua pernyataannya tersebut akan di muat di media.

“Saya tidak tahu ada wartawan saat itu. Yang saya sampaikan saat itu salah. Seandainya saya tahu ada wartawan, saya tidak bicara seperti itu. Maaf,” katanya.

Musdalifah pun menuturkan bahwa kehadirannya di rujab Bupati Pangkep adalah mengikuti arahan dari oknum yang memang mengumpulkan warga.

“Saya cuman ikut-ikutan juga. Kami dijanji kalau hadir akan dapat Sembako dan uang oleh pendamping warga. Memang dapatki beras dan uang dari Pak bupati, tapi itu bantuan pribadi beliau,” katanya lagi.

Lurah Sibatua, Harianti memaklumi tindakan warga tersebut meski merasa kecewa dengan warga yang mau dimanfaatkan oleh oknum yang ingin memperkeruh masalah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Dia pun berujar bahwa apa yang diadukan warganya tak benar.

“Kalau masalah ibu Musdalifah itu semua sudah jelas. Dia mengakui bahwa dirinya hanya mengarang saja, sebab ATM untuk BPNT itu tak bisa diuangkan dan PIN-nya tidak bisa digantikan. Kalau masalah ada warga yang tak terdata dan tak dapat bantuan memang ada, tapi itu persoalan data di DTKS. Sedangkan warga yang hadir di Rujab Bupati lalu itu adalah para warga yang telah mendapatkan bantuan di program-program pemerintah,” tegasnya.

Ketua Pansus DPRD, H Rasyid pun mengaku bahwa persoalan ini jelas ada yang manfaatkan untuk dipolitisasi dan membuat gaduh. Sebab, warga yang datang ke Rujab Bupati lalu telah mengakui semuanya bahwa mereka menerima bantuan dan hadir ke sana karena mendapat ajakan dari oknum pendamping.

“Kami sayangkan ada oknum yang membuat gaduh di tengah persoalan Covid-19 saat ini. Hal ini sudah kelewatan dan mesti ditindaki. Warga juga, kami minta untuk tidak ikut terpancing dengan janji-janji baik dari LBH, pejabat Pemda dan oknum yang ingin memperkeruh suasana di tengah pandemi saat ini.”

“Sebab saat ini juga sangat rentan adanya politisasi karena akan memasuki tahapan Pilkada. Jadi akan ada oknum yang memperkeruh untuk menguntungkan calonnya dengan memfitnah serta mengadu domba antar masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Secara terpisah, Staf Khusus Bupati Pangkep bidang Kesejahteraan Masyarakat, Muhammad Arsyad Yunus mengaku bahwa kehadiran warga di Rujab Bupati Pangkep adalah permintaan dari LBH selaku pendamping warga.

“Saya juga tidak tahu kalau mereka semua tidak bisa mempertanggungjawabkan semua perkataan yang telah mereka sampaikan ke bupati. Sebab saya hanya fasilitasi untuk bertemu. Yang atur dan mengundang warga itu dari LBH,” tegasnya. (Anwar Bro)

Pemberitaan ini mendapat tanggapan dari Kantor Hukum FHS & Partners bersama LBH Pangkep berupa Hak Jawab dan Koreksi yang disampaikan ke Redaksi SimpulRakyat.co.id.

Selengkapnya Baca : Hak Jawab dan Koreksi Kantor Hukum FHS & Partners soal Berita Bansos di Sibatua

Baca Juga: Hak Jawab dan Koreksi LBH Pangkep soal Berita Bansos di Sibatua

Disarankan Untuk Anda :