Hak Jawab dan Koreksi Kantor Hukum FHS & Partners soal Berita Bansos di Sibatua

  • Whatsapp
Hak Jawab dan Hak Koreksi Kantor Hukum FHS & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum.

SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Muh Hijeruddin Islam SH MH dari Managing Partners Kantor Hukum FHS & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum menyampaikan hak jawab dan hak koreksi ihwal pemberitaan dalam SimpulRakyat.co.id dengan judul “Soal Bansos, Warga Sibatua Ini Mengaku Salah di Depan Tim Pansus DPRD Pangkep“, terbit pada Sabtu (30/5/2020).

Berikut Hak Jawab dan Koreksi yang dilayangkan oleh Kantor Hukum FHS & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum dengan nomor surat 01/FHS/VI/2020 yang diterima redaksi SimpulRakyat.co.id, Selasa (2/6/2020):

Baca Juga

1. Tidak benar pernyataan Ibu Lurah Kelurahan Sibatua, Ibu Hariyanti, S.Sos yang mengatakan bahwa warga telah dimanfaatkan oleh oknum yang ingin memperkeruh suasana di tengah Pandemi Covid-19 ini.

Faktanya bahwa, warga sendirilah yang merasa resah atas persoalan BPNT ini dikarenakan mulai tahap sosialisasi, pendistribusian sampai dengan warga menerima penyaluran BPNT ini merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan regulasi pendistribusian, dan bahan pangan yang diberikan kepada warga pada tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan kualitas yang dicantumkan dalam regulasi yang ada.

2. Tidak benar pernyataan Ketua Pansus, H Rasyid yang mengatakan, persoalan BPNT ini dimanfaatkan untuk dipolitisasi untuk membuat kegaduhan dan warga mengakui semuanya bahwa mereka menerima bantuan dan hadir rumah jabatan bupati karena mendapat ajakan dari oknum pendamping.

Fakta Hukumnya, bahwa warga yang hadir di Rumah Jabatan bupati tidak semuanya telah menerima bantuan BPNT dan kedatangan warga tersebut bertujuan untuk memenuhi undangan yang telah disepakati bersama dan sebelumnya staf khusus bupati telah menyampaikan perihal undangan tersebut ke pengurus LBH Pangkep.

Pak Rasyid menyayangkan adanya oknum yang membuat gaduh di tengah persoalan Covid 19 ini dan adanya janji-janji dari LBH, Pejabat Pemda dan oknum yang ingin memperkeruh suasana.

Fakta Hukumnya, LBH tidak pernah membuat gaduh dan membuat janji-janji kepada warga untuk membuat gaduh di tengah suasana pandemi ini dan begitu pun Pejabat Pemda yang dimaksud dalam Hal ini Pak Bupati yang ditemui langsung oleh masyarakat tidak pernah memberikan janji kepada masyarakat.

Justru yang ada bupati hanya memberikan statement bahwa beliau mensupport dan mengapresiasi jika ada warga yang berani menyuarakan kebenaran, dan jika memang persoalan  tersebut dapat terbukti, maka itu termasuk pelanggaran hukum dan saya selaku bupati akan memerintahkan pejabat pemerintah terkait untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut.

Ketua Pansus mengatakan, rentan adanya politisasi karena akan memasuki tahapan Pilkada, sehingga adanya oknum yang memperkeruh dan menguntungkan salah satu calon dengan memfitnah serta mengadu domba antar masyarakat dan pemerintah.

Fakta Hukumnya, bahwa warga sibatua tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan siapapun apalagi berbicara terkait siapa yang akan di untungkan dalam pilkada kali ini. Karena warga berpandangan belum ada Penetapan Calon “Bupati” dari KPU Pangkep. Sehingga persoalan ini betul-betul murni atas keresahan warga yang merasa dirugikan atas adanya oknum yang melakukan tugasnya tidak kredibel dan tidak profesional dalam menyalurkan bantuan BPNT karena tidak merata dan tidak adil serta tidak tepat sasaran.

Fakta hukum lainnya, bahwa Pihak Kelurahan mengakui adanya oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan jabatan dan mengambil keuntungan dari penyaluran ini sesuai hasil pertemuan pihak Kelurahan, Warga, Pihak Babinsa, Pihak Bhabinkamtibmas, Pihak LBH dan Pihak Kuasa Hukum. Fakta ini dibuktikan dengan adanya video pernyataan klarifikasi yang dinyatakan langsung oleh Pihak Kelurahan dalam hal ini Ibu Lurah Kelurahan Sibatua Hariyanti, S.Sos.

3. Pernyataan Staf Khusus Bupati Pangkep bidang Kesejahteraan Masyarakat Muhammad Arsyad Yunus tidak benar yang mengatakan bahwa Kehadiran warga Sibatua di Rujab Bupati Pangkep adalah permintaan dari LBH selaku pendamping.

Fakta Hukumnya adalah kehadiran warga justru atas adanya undangan Staf khusus dalam hal ini Pak Arsyad Yunus yang menyampaikan ke pihak pengurus LBH selaku pendamping warga dengan tujuan menghadiri undangan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati Pangkep.

Warga tidak bisa mempertanggungjawabkan semua perkataan yang telah disampaikan

Fakta hukumnya adalah warga siap mempertanggungjawabkan perkataan  yang telah mereka sampaikan kepada Bupati Pangkep saat pertemuan dengan Bupati Pangkep.

Fakta Hukum lain, Kantor Hukum FHS & Partners selaku kuasa hukum siap  bertanggungjawab  atas  segala tuduhan  yang dilayangkan  kepada  warga dan pihak Kantor Hukum FHS & Partners dan kami akan melakukan upaya hukum serta menempuh jalur hukum terhadap semua pihak yang telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dan begitupun dengan semua media online yang bilamana terbukti memberitakan berita yang tidak berbasis data dan fakta di lapangan.

Demikian sanggahan Kantor Hukum FHS & Partners yang tertuang dalam Hak Jawab dan Koreksi terhadap pemberitaan SimpulRakyat.co.id yang berjudul “Soal Bansos, Warga Sibatua Ini Mengaku Salah di Depan Tim Pansus DPRD Pangkep“. Kami dari Redaksi SimpulRakyat.co.id memohon maaf atas ketidak berimbangan informasi sebelumnya dari pihak terkait.

Disarankan Untuk Anda :