Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Perhatikan Kondisi Negara Secara Komprehensif

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, OPINI – Kondisi hari ini mengharuskan negara untuk memperhatikan dan menimbang semua peraturan yang menjamin kesehatan masyarakat sebagaimana HAM Kesehatan itu di Topang oleh:

  1. UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
  2. Pasal 25 Universal Declaration Human Right
  3. Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang di terapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal, 16 Desember 1966
  4. Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
  5. Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945
  6. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999
  7. Pasal 28 i ayat (4) UUD 1945
  8. Pasal 8 UU HAM
  9. UU Nomor 36 Tahun 2009
  10. Deklarasi PBB tentang HAM Tahun 1948
  11. Konvensi ILO nomor 102 Tahun 1952
  12. TAP MPR Nomor X/MPR/2001
  13. UU NO. 40 Tahun 2004
  14. Putusan MK terhadap Perkara Nomor 007 Tahun 2005.

Oleh karenanya, Komunitas Studi Muda Untuk Keadilan (Young For Justice) berpendapat bahwa semua ketentuan yang berkaitan dengan program jaminan sosial kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab negara untuk mewujudkannya dengan pertimbangan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Baca Juga

Pertanyaannya adalah sudahkah Presiden dan seluruh pembantunya mempertimbangkan seluruh peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia tentang kesehatan, sebelum membuat Perpres 64 Tahun 2020 Tersebut?

Dimana kita ketahui bersama hari ini seluruh masyarakat Indonesia dari semua strata dan golongan ditimpa masalah ekonomi, karena efek domino covid 19 dan peraturan PSBB pemerintah itu sendiri.

Belum lagi masyarakat menengah kebawah yang mengharapkan bantuan sembako pemerintah yang sampai hari ini juga belum merata pembagiannya, padahal sudah ditenderkan oleh Kemensos dengan anggaran yang di ambil dari berbagai anggaran Kementerian lainnya, ditambah harga minyak Pertamina harusnya turun mengikuti harga minyak dunia yang turun tapi sekarang malah bertambah beban dengan iuran BPJS yang naik.

Lalu jika dalam waktu yang di tentukan oleh Pemerintah dalam Perpres 64 tahun 2020 itu ada masyarakat menengah kebawah yang sakit, tapi status kepesertaannya nonaktif, padahal ekonomi mereka belum lagi pulih untuk mengaktifkan kepersertaannya, karena harus membayar tunggakan dan denda untuk bisa di aktifkan kembali kepesertaannya, apakah dilarang sakit di tengah Pandemi Covid 19 ini?

Sedangkan di sisi lain mereka juga sedang menunggu bantuan sembako dari Kemensos, jika masyarakat menengah kebawah tersebut mau beli sembako juga sudah mahal, belum lagi pendapatan mereka yang tidak pasti kapan akan stabil ditengah tidak menentunya akhir pandemi Covid-19.

Padahal tujuan terwujudnya RechtStaat (Negara Hukum) ialah untuk mewujudkan WelfareStaat (negara makmur) tetapi hari ini kita masih jauh untuk mencapai cita-cita yang suci itu, karena negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bukannya memikirkan bagaimana mencapai cita-cita itu secara serius, malah menambah beban masyarakat dengan menaikan Iuran BPJS.

Apakah Adagium Orang Miskin Dilarang Sakit Itu Menjadi Nyata Di Tampuk Kekuasaan Jokowi?

Bukankah seharusnya BPJS menyelesaikan persoalan defisit anggaran dengan memperbaiki tata kelola mereka secara Internal? menyelesaikan ego sektoral yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional? karena persoalan defisit anggaran BPJS bukanlah kasus yang pertama Kali, tapi sudah menjadi kasus yang berulang-ulang kali semenjak terbentuknya BPJS.

Olehnya, kami Young For Justice menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis: Ibrahim Asnawi, (Koordinator Nasional Young For Justice)

SimpulRakyat.co.id adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis

Disarankan Untuk Anda :