Baru Beberapa Menit Aksi, Masyarakat Kepulauan Tanimbar Ditemuai Humas KPK

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Aksi unjuk rasa aktraktif ala ‘Nasi Goreng Anti Korupsi’ yang ditampilkan sekelompok masyarakat asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar di depan gedung Merah Putih – KPK pada Selasa, 28 Januari 2020 kemarin, seolah-olah mendapat perhatian tersendiri.

Bagaimana tidak, baru beberapa menit saja berorasi masa langsung disambangi pihak humas KPK dan setelah berdiskusi beberapa menit, perwakilan masyarakat Tanimbar langsung dipersilahkan ke dalam untuk berdialog.

Baca Juga

Ternyata, aksi demo aktraktif itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat sejak tahun 2018 lalu ke KPK atas dugaan korupsi Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon.

“Kami datang memberikan dukungan kepada KPK untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah dimasukan sejak tahun 2018 lalu,” ujar Sony Ratissa, salah satu perwakilan masyarakat Tanimbar.

Konsep ‘Nasi Goreng’ yang mereka tampilkan seolah-oleh memberikan pesan moril kepada para komisioner KPK yang baru agar jangan berlama-lama menggoreng kasus dugaan korupsi Petrus Fatlolon. Berhubung beberapa waktu lalu, sempat viral di jagat maya aksi ketua KPK Firli Bahuri saat membuat nasi goreng.

“Kalau pak Firli buat nasi goreng, kami pun sama, tapi nasi goreng yang kami bawah ini berbeda, ini namanya Nasi Goreng Anti Korupsi dari Kepulauan Tanimbar,” ujar Rully Aresyaman yang juga masyarakat Tanimbar.

Dijelaskan bahwa, konsep demo aktraktif itu dilakukan agar bisa menggugah hati para komisioner KPK terhadap berbagai kasus korupsi di Tanimbar, karena menurut mereka selama ini para koruptor berpesta pora dengan uang rakyat (APBD) namun tidak sama sekali tersentuh masalah hukum.

Mereka berharap, melalui aksi tersebut KPK segera memanggil Bupati Petrus Fatlolon untuk diperiksa, berhubung telah banyak bukti yang sudah diberikan.

Sebagai informasi bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia. Kabupaten inilah yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk dijadikan lokasi kilang LNG proyek migas Blok Masela. KPK pun telah ditugaskan untuk mengawasi semua proses berjalannya proyek migas tersebut.

Reporter: Marcel Kalkoy

Disarankan Untuk Anda