Viral, Video Oknum Polisi Halangi Wartawan saat Meliput, Diduga Tak Paham UU Pers

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Sebuah video pendek menjadi viral di media sosial saat ini, dimana terlihat seorang oknum polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), diduga menghalang-halangi seorang wartawati yang sedang melakukan tugas jurnalistik di lapangan saat demo mahasiswa menolak revisi UU KPK dan revisi RKUHP, Selasa, 24 September 2019, kemarin.

Dalam video pendek berdurasi 1 menit 17 detik tersebut, seorang wartawati sedang mendokumentasikan (video) penangkapan salah seorang demonstran oleh beberapa anggota polisi dan langsung dicegah dan dihalangi oleh oknum tersebut.

Baca Juga

“Kenapa video-videoin, tutup… tutup… tutup!,” pinta sang AKP. “Saya wartawan pak,” jawab sang reporter.

“Gak bisa, ini maksudnya apa, gak usah diviralkan…! udahlah, gak usah diviralkan..!” sambung oknum perwira polisi itu.

“Bapak jangan melanggar…! bapak ngerti UU pers gak?,” tanya sang wartawati kepada sang polisi yang terus berusaha menghalau proses dokumentasi tersebut. “Melanggar apa saya…? gak, gak, gak, kenapa.. hah…?,” balas oknum tersebut.

Anehnya, saat ditanyai mengenai undang-undang tentang Pers, oknum perwira pertama itu secara terang-terangan mengatakan “tidak”.

 

 

Padahal, sebagai mitra pers nasional, polisi seharusnya mengerti dan memahami tentang undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, apalagi yang sudah berpangkat kapten atau disebut sebagai perwira.

Sesuai ketentuan UU 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 4, ayat 1, disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, sedangkan ayat dua menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan ayat ketiga menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain itu, pada bab VIII, pasal 18, ayat (1), UU 40 tahun 1999, menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Reporter: Marcel Kalkoy

 

Disarankan Untuk Anda