SimpulRakyat.co.id – Minimnya publikasi kegiatan reses anggota DPR RI di wilayah Luwu Raya selama periode 9 Oktober hingga 9 November 2026 mendapat sorotan Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia Indonesia (LakHam/LHI).
Organisasi tersebut mendesak para legislator lebih terbuka menyampaikan informasi mengenai aktivitas dan hasil pelaksanaan reses di daerah pemilihan masing-masing.
Ketua Pelaksana Harian LakHam/LHI, Iskar, menilai reses tidak semestinya hanya menjadi agenda formal untuk memenuhi kewajiban anggota parlemen. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Reses bukan sekadar agenda formal untuk memenuhi kewajiban anggota DPR RI. Ada tanggung jawab politik dan moral di dalamnya, yakni memastikan aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan diperjuangkan,” kata Iskar dalam keterangan tertulisnya ke Redaksi Simpul Rakyat, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, mandat yang diberikan masyarakat melalui pemilihan umum harus diikuti dengan komunikasi yang berkelanjutan antara wakil rakyat dan konstituennya.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi pihak yang memberikan mandat, tetapi setelah mandat diperoleh, ruang komunikasi dengan wakilnya justru semakin terbatas,” ujarnya.
Iskar menegaskan, masyarakat Luwu Raya berhak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan reses anggota DPR RI. Informasi tersebut, menurut dia, setidaknya mencakup jadwal, lokasi kegiatan, pihak yang ditemui, hingga hasil penyerapan aspirasi.
“Keterbukaan semacam itu penting agar publik dapat mengukur sejauh mana tanggung jawab para legislator dijalankan,” tuturnya.
Dia menilai transparansi bukan sekadar persoalan dokumentasi kegiatan, melainkan juga bagian dari pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan mandat politik yang diberikan kepada wakil rakyat.
Menurut Iskar, Luwu Raya memiliki beragam persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Karena itu, kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihannya perlu disertai kesediaan mendengar persoalan masyarakat dan memperjuangkannya melalui kewenangan di parlemen.
Iskar juga mengingatkan bahwa keberhasilan reses tidak cukup diukur dari frekuensi kunjungan anggota dewan ke daerah. Substansi dialog, kualitas penyerapan aspirasi, dan tindak lanjut atas persoalan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
“Jangan sampai reses hanya menjadi formalitas, sementara substansi penyerapan aspirasi justru terabaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, laporan The Sawerigading Institute (TSI) mengenai masa reses DPR RI periode 9 Oktober hingga 9 November 2026 juga menyoroti terbatasnya informasi publik mengenai kegiatan anggota DPR RI di wilayah Luwu Raya.
Minimnya pemberitaan mengenai agenda reses perseorangan menjadi perhatian dalam laporan tersebut. Namun, keterbatasan publikasi tidak serta-merta membuktikan bahwa kegiatan reses tidak dilaksanakan.
Bagi LakHam/LHI, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya keterbukaan informasi dari para legislator. Masyarakat perlu mengetahui kegiatan yang dilakukan wakilnya, aspirasi yang dihimpun, serta langkah yang ditempuh untuk memperjuangkannya.
Iskar berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat tidak berhenti setelah pemilu, tetapi terus terjaga melalui kegiatan reses, penyerapan aspirasi, dan tindak lanjut terhadap kebutuhan daerah. (*)


Tinggalkan Balasan