SimpulRakyat.co.id, Luwu – Bupati Luwu, Patahudding menegaskan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) wajib hadir langsung dalam setiap tahapan pembahasan APBD 2027. Ia juga melarang perjalanan dinas ke luar daerah tanpa izin Bupati dan pimpinan DPRD selama proses pembahasan berlangsung.
Instruksi tersebut disampaikan Patahudding saat membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Luwu terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Luwu, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Patahudding mengapresiasi pandangan, saran, dan masukan dari tujuh fraksi, yakni PPP, PDIP, PKB, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan NasDem. Seluruh fraksi secara umum menyetujui Ranperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Menurut Patahudding, berbagai masukan DPRD menjadi bahan penyempurnaan rancangan anggaran agar program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Infrastruktur dan konektivitas wilayah menjadi salah satu prioritas pembangunan Luwu pada 2027. Pemerintah daerah akan mendorong pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta akses antarkawasan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi, dan membuka keterisolasian wilayah.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi bagaimana membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Luwu,” kata Patahudding.
Selain infrastruktur, APBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan, sektor pertanian, pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap kebijakan anggaran tersebut dapat mendukung visi pembangunan Luwu, yakni “Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis”.
Patahudding menegaskan, seluruh program yang disusun harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia meminta kepala OPD dan TAPD mempersiapkan dokumen pembahasan secara lengkap serta tidak mewakilkan kehadiran dalam setiap tahapan pembahasan APBD.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Sekretaris Daerah Muh. Rudi, Ketua DPRD Luwu Ahmad Ghazali, anggota DPRD, para asisten, tenaga ahli, kepala OPD, camat, dan undangan lainnya. (**)


Tinggalkan Balasan