SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mempresentasikan konsep pembentukan Provinsi Luwu Raya kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof Dr Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, BPP DOB memaparkan konsep bertajuk “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional” yang berisi potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, serta kesiapan wilayah calon provinsi.
Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) H Arsyad Kasmar bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H Darwis Ismail.
Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj Asni, drg Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr Abdul Rahman Nur dan Dr Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H Darwis Ismail, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyampaikan argumentasi pembentukan Provinsi Luwu Raya yang dikaitkan dengan arah pembangunan nasional.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan adalah bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan strategis di Indonesia Timur,” kata Darwis.
Menurut dia, Luwu Raya memiliki posisi penting dalam agenda hilirisasi nasional karena menjadi salah satu kawasan produksi nikel Indonesia. Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan energi.
Dalam pemaparannya, BPP DOB menyebut calon Provinsi Luwu Raya akan meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Kawasan ini juga berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Selain memiliki kawasan industri nikel, Luwu Raya juga dikenal memiliki Danau Matano, kawasan hutan tropis, sentra produksi kakao dan kelapa sawit, serta wilayah pesisir Teluk Bone yang dinilai memiliki potensi pengembangan ekonomi maritim.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, mengatakan pembentukan provinsi baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kawasan tersebut.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal,” ujar Hasbi.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar mengatakan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade meski pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
Menurut Arsyad, selama proses tersebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui, serta dukungan politik dari berbagai unsur masyarakat terus dibangun.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan, serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” tandas Arsyad.
Dalam audiensi itu, BPP DOB juga menekankan bahwa usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rentang kendali pemerintahan, tetapi juga dikaitkan dengan agenda nasional, seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan konektivitas kawasan timur Indonesia, dan pemerataan pembangunan. (**)
Tinggalkan Balasan