SimpulRakyat.co.id, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Luwu, Muh Dhevy Bijak Pawindu, kepala Bappelitbangda Moh Arsal Arsyad, para kepala OPD, BPS, TP-PKK, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, berlangsung di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (18/11/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penanganan kemiskinan merupakan agenda prioritas pemerintah daerah. Ia meminta seluruh OPD hadir dan terlibat penuh dalam proses penyusunan kebijakan.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu,” ucapnya.
“Saya berharap seluruh kepala OPD berperan aktif, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” tambah dia.
Muh Dhevy Bijak Pawindu menyebut angka kemiskinan Luwu memang menurun sekitar 0,8 persen.
Namun, posisi Luwu tetap berada pada peringkat ketiga tertinggi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah ini, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga potensi daratan dan pegunungan.
“Dengan potensi alam yang demikian besar, seharusnya kita berada pada posisi tiga besar paling sejahtera, bukan tiga besar termiskin,” katanya.
“Ini menunjukkan bahwa yang kurang bukan alamnya, tetapi keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan,” tambahnya.
Dia juga meminta agar program-program OPD lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama sektor yang bersentuhan langsung dengan kelompok rentan.
Kepala Bappelitbangda Moh Arsal Arsyad dalam laporan pembukaan menjelaskan bahwa penyusunan RPKD menjadi bagian strategis dari implementasi RPJMD Kabupaten Luwu 2025-2029.
Saat ini angka kemiskinan Luwu berada di angka 10,97 persen atau sekitar 41.000 jiwa. Pemerintah daerah menargetkan penurunan hingga satu digit pada tahun 2029.
Untuk mencapai target tersebut, sejumlah strategi dipaparkan dalam FGD. Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program layanan kesehatan gratis UHC, penyediaan rumah layak huni, perbaikan sanitasi, serta peningkatan layanan pendidikan termasuk seragam gratis untuk siswa SD-SMP.
Strategi kedua berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah akan memperkuat komoditas unggulan seperti kakao, kopi, dan hortikultura, pengembangan UMKM, serta penyediaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pelatihan tenaga kerja.
Bappelitbangda juga menyiapkan basis data tenaga kerja per desa dan membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Strategi ketiga mencakup intervensi multisektoral, mulai dari subsidi pupuk pertanian hingga rencana perluasan subsidi untuk sektor perikanan dan tambak.
Pemerintah juga mendorong penanaman sayuran di halaman rumah bekerja sama dengan TP-PKK untuk mendukung dapur gizi, serta percepatan mekanisasi pertanian guna meningkatkan indeks pertanaman.
Strategi keempat adalah penguatan basis data kemiskinan. Bappelitbangda menekankan pentingnya sinkronisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial.
DTSEN merupakan integrasi dari data Regsosek, DTKS, dan P3KE untuk memotret kondisi sosial-ekonomi penduduk secara komprehensif.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap terbangun kolaborasi yang solid antar-OPD dan para pemangku kepentingan. Dengan perencanaan yang terarah dan basis data yang kuat, program penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Potensi daerah kita besar. Tinggal bagaimana kita bekerja lebih serius dan terintegrasi,” ujar Wakil Bupati.
“Harapannya, melalui RPKD ini kita bisa benar-benar membawa perubahan untuk masyarakat Luwu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan