SimpulRakyat.co.id, Makassar – Wakil Presiden Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI), Amrizar, mengajak para kader di Sulawesi Selatan untuk menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh pengabdian. Ia menegaskan bahwa nilai “Bija Suci” harus menjadi dasar setiap langkah politik partai agar mampu melahirkan pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyat.

Amrizar hadir mewakili Presiden PADI, Burlian Syafei, dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PADI Sulawesi Selatan periode 2025–2029. Acara berlangsung di Jalan Serigala, Kecamatan Mamajang, Makassar, Kamis (13/11/2025).

Menurut dia, pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen politik berintegritas.

“PADI hadir membawa amanah mulia, mengembalikan nilai luhur politik yang selama ini dirindukan masyarakat,” ujar Amrizar dalam sambutannya.

Dia menekankan bahwa momen pelantikan harus menjadi titik awal untuk mempercepat konsolidasi dan memperkuat struktur organisasi. Kader, menurut dia, harus bergerak dengan strategi yang jelas dan semangat yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Di hadapan para kader, Amrizar menyampaikan rasa syukur atas sambutan hangat yang diterima PADI di Sulawesi Selatan. Antusiasme, terutama dari kelompok muda, dinilainya sebagai tanda kuat bahwa publik merindukan hadirnya politik yang jujur, solutif, dan bebas dari praktik transaksional.

Selain memberikan dorongan moral, Amrizar menjelaskan bahwa Burlian Syafei tengah berada di Mataram untuk melantik pengurus PADI Nusa Tenggara Barat. Situasi ini menunjukkan komitmen partai dalam mempercepat konsolidasi nasional serta membangun kekuatan struktur dari pusat hingga daerah.

Amrizar menyebutkan bahwa PADI menargetkan pembentukan 4.000 struktur kecamatan dalam waktu dekat sebagai persiapan menuju verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum.

“Ini bukan target kecil, tetapi kami melangkah dengan keyakinan dan strategi yang matang,” ujarnya.

Dia juga memastikan bahwa seluruh persyaratan pendaftaran PADI ke Kementerian Hukum dan HAM akan rampung pada Januari 2026. Langkah tersebut akan membuka jalan bagi PADI untuk tampil sebagai partai resmi yang siap berlaga dalam kontestasi politik nasional.

Saat ini PADI telah memiliki kepengurusan di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Perkembangan cepat tersebut, menurut Amrizar, menjadi sinyal bahwa PADI tak ingin menjadi penonton, melainkan kekuatan politik yang siap bekerja untuk rakyat.

Amrizar meyakini DPP PADI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Muhammad Ruslan akan menjadi sumber energi baru bagi pembaruan politik di daerah.

“Masa depan bangsa hanya bisa dibangun oleh mereka yang tulus bekerja, bersatu, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan,” pungkas Amrizar.