SimpulRakyat.co.id, Makassar – The Sawerigading Institute (TSI) bekerja sama dengan Harian Fajar akan menggelar roundtable discussion bertajuk “Prospek Kawasan Industri di Luwu Timur: Telaah Aspek AMDAL dan Regulasi Teknis”, Jumat (31/10/2025) mendatang.
Diskusi akan berlangsung di ruang redaksi Harian Fajar, Gedung Graha Pena Lantai 4, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pukul 14.00–17.30 WITA.
Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat ruang dialog publik mengenai arah pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Luwu Timur.
“Aspek AMDAL dan regulasi teknis menjadi isu krusial dalam konteks percepatan investasi industri saat ini, termasuk di Luwu Timur yang baru akan memulai kawasan industrinya,” ujar Direktur The Sawerigading Institute, Asri Tadda, dalam keterangan pers di Makassar, Senin (27/10/2025).
Menurut Asri, forum ini digagas untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil agar isu lingkungan dan regulasi dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.
“Investasi harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan. Penguatan tata kelola lingkungan dan regulasi teknis daerah mutlak diperlukan agar pembangunan industri tidak menimbulkan masalah sosial dan ekologis di masa depan,” kata Asri.
Kabupaten Luwu Timur kini menempati posisi strategis dalam peta pembangunan industri Sulawesi Selatan. Kehadiran PT Vale Indonesia serta sejumlah rencana pengembangan kawasan industri terintegrasi menjadikan wilayah ini salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam di kawasan timur Indonesia.
Namun, potensi besar tersebut diiringi tantangan mendasar, seperti tumpang tindih kebijakan tata ruang, penyusunan AMDAL yang belum optimal, hingga lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai kesiapan daerah menghadapi ekspansi industri berskala besar.
Diskusi terbatas ini akan mengupas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan kawasan industri di Luwu Timur, termasuk sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta sistem perizinan berbasis risiko Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).
Sinkronisasi kebijakan dianggap penting agar arah pembangunan industri tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi investor.
Selain itu, forum juga akan menyoroti penyusunan dokumen AMDAL yang sering kali dianggap sekadar formalitas. Asri menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan.
“Di banyak daerah, lemahnya kontrol dan minimnya keterlibatan publik sering kali berujung pada konflik sosial dan kerusakan ekologis,” ujarnya.
Topik lain yang akan dibahas adalah kesiapan daerah dalam mengelola dampak lingkungan dan menegakkan regulasi. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran kunci dalam memastikan setiap investasi berjalan sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan.
“Melalui forum ini, kami berharap muncul peta persoalan dan solusi yang dapat memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan kawasan industri berkelanjutan,” kata Asri.
Sejumlah narasumber dari berbagai kalangan dijadwalkan hadir, termasuk perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda Luwu Timur, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel. Beberapa akademisi bidang lingkungan dan pertambangan juga akan turut memberikan pandangan.
Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar TSI pada 17 Oktober 2025 di MaxOne Hotel Makassar, yang menyoroti arah kebijakan industri daerah dan tata kelola investasi berkelanjutan.
Melalui forum kali ini, TSI menargetkan lahirnya dokumen Policy Note berisi analisis dan rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah daerah, investor, dan masyarakat sipil.
Hasil diskusi tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan Policy Dialogue tingkat provinsi, guna memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan pelaku industri.
“Harapan kami, kegiatan ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat tata kelola industri yang berkeadilan, berdaya saing, dan tetap berpihak pada keberlanjutan lingkungan,” tutup Asri.
The Sawerigading Institute (TSI) merupakan lembaga nonpemerintah yang fokus pada penelitian, pengkajian, dan pengembangan potensi pembangunan serta sumber daya manusia di wilayah Luwu Raya.
Tinggalkan Balasan