SimpulRakyat.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ajakan itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI DPD PKS Kota Makassar di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, Minggu (7/9/2025).
Menurut Munafri, tantangan pembangunan kota tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik.
“Kami butuh kolaborasi, juga saran dan masukan yang membangun dari PKS, karena tidak semua kebijakan pemerintah selalu tepat,” ujarnya.
Munafri mengakui bahwa selama lebih dari enam bulan masa kepemimpinannya, PKS telah banyak memberikan masukan konstruktif. Ia menyebut kehadiran PKS di legislatif sebagai mitra strategis yang berperan mengingatkan, mengoreksi, dan memastikan program pemerintah berpihak pada rakyat.
“Lebih membahagiakan lagi karena pada masa kepemimpinan saya, PKS duduk sebagai pimpinan DPRD Makassar. Hal ini tentu membuka ruang kolaborasi yang lebih erat untuk membangun kota demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Munafri menyoroti dua isu penting yang membutuhkan perhatian serius: pengelolaan sampah dan pendidikan. Ia mendorong pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dengan pendekatan siklus berkelanjutan, serta menekankan perlunya pengawasan ketat dalam sistem penerimaan siswa baru.
“Kalau di dunia pendidikan saja masih ada permainan, bagaimana di sektor lain? Karena itu saya berharap mata saya yang terbatas ini bisa diperluas oleh pengawasan teman-teman PKS di DPRD,” tegasnya.
Munafri juga memaparkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi puluhan ribu pekerja rentan. Ia menyampaikan rencana penambahan jaminan hari tua untuk 45 ribu pekerja, dan berharap dukungan PKS agar program tersebut masuk dalam prioritas anggaran.
Selain itu, ia memastikan seluruh korban tragedi kebakaran di DPRD Makassar telah menerima santunan, dan bagi ASN yang gugur akan diusulkan kenaikan pangkat anumerta.
“Kolaborasi dengan PKS bukan sekadar kerja politik, tetapi wujud kebersamaan dalam mengurus kota yang dihuni oleh lebih dari 1,4 juta jiwa,” tutup Munafri.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Makassar, Andi Hadi Ibrahim, menegaskan komitmen partainya untuk mendukung program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Ia menyebut PKS sebagai partai terbuka yang siap berkolaborasi sekaligus menerima kritik.
“Saat ini, APBD Perubahan sudah kita ketuk, dan saya sudah menyampaikan di Banggar bahwa semua kebijakan Pak Wali yang berpihak kepada masyarakat, PKS mendukung penuh dan siap mensupport,” ujarnya.
Andi Hadi juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang cepat dan transparan, serta penyederhanaan birokrasi agar masyarakat tidak terbebani biaya dan waktu.
“Dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dijalankan Pemkot Makassar, kita melihat manfaat besar dalam memudahkan akses informasi dan pelayanan,” jelasnya.
PKS Makassar, lanjutnya, telah merumuskan program prioritas lima tahun ke depan melalui strategi K2P2: Kader dan Kaderisasi, Pemenangan Pemilu, serta Pelayanan Publik. Program tersebut mencakup pengembangan potensi kader, pengokohan struktur, penguatan basis tradisional dan pemilih, serta strategi kampanye yang efektif.
“Insya Allah, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan semua elemen, termasuk PKS, Kota Makassar akan semakin kuat, solid, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” tutup Andi Hadi.
Tinggalkan Balasan