SimpulRakyat.co.id, Makassar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkep menggelar rapat koordinasi (rakor) Penyusunan Program Prioritas Desa Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (4/12/2024) lalu.
Rakor ini bertujuan untuk menyinkronkan program pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan pusat.
Acara tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana, dan dihadiri sejumlah pejabat terkait, termasuk Plt Asisten I Asrul Asikin, Sekretaris DPMD Sulfadli, Kepala BKAD Asri, Kepala DP2KBP3A Nurliah Sanusi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sabrun Jamil, Kadis Sosial Asykur Abu Bakar, serta perwakilan APDESI, kepala desa, dan Baznas.
Dalam sambutannya, Syahban Sammana menekankan pentingnya rakor ini sebagai wadah untuk merumuskan pedoman dalam menyusun RAPBDes yang sejalan dengan prioritas pemerintah kabupaten. Ia menyebutkan empat fokus utama dalam penyusunan APBD kabupaten, yakni pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita berharap kepala desa dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program prioritas, termasuk program nasional dari Presiden Prabowo, seperti pemberian makanan bergizi untuk masyarakat,” kata Syahban.
Sekretaris DPMD Pangkep, Zulfadli, menjelaskan bahwa rakor ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan keselarasan tema pembangunan desa dengan program pemerintah daerah pada tahun 2025.
“Sinkronisasi program ini penting agar perencanaan dan penganggaran di tingkat desa berjalan sistematis dan terarah. Harapannya, program desa dan kabupaten dapat saling mendukung,” jelasnya.
Untuk tahun 2025, Kabupaten Pangkep mengalokasikan dana besar untuk pembangunan desa. Pagu anggaran meliputi Dana Desa sebesar Rp61,8 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp83,9 miliar, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11,3 miliar.
Menurut Zulfadli, penggunaan Dana Desa tahun 2025 akan difokuskan pada tiga program utama: ketahanan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pencegahan dan penanganan stunting.
“Sesuai regulasi dari Kementerian Desa, ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, BLT bagi masyarakat kurang mampu dan program untuk menekan angka stunting juga masuk dalam prioritas utama. Alokasi dana akan ditentukan berdasarkan skala prioritas yang diatur oleh regulasi,” tambahnya.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan pada tahun mendatang, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pangkep. (*)
Tinggalkan Balasan