SimpulRakyat.co.id, Makassar – Aktivis Gema Garda Nusantara meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) untuk turun tangan memeriksa anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2019-2024, hingga ke pelosok desa dan kelurahan.
Permintaan ini disampaikan oleh Ardan Aidin, Ketua Gema Garda Nusantara Pangkep, sekaligus aktivis Kepulauan Pangkep, saat ditemui di Sekretariat Gema Garda Nusantara Sulsel, Jl Jenderal Hartasning, Kota Makassar, Selasa (24/12/2024).
“Pihak Polda Sulsel harusnya turun langsung ke Pangkep untuk memeriksa semua anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Pangkep, mulai dari kota sampai ke desa-desa, sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya dengan baik anggaran negara,” ujar Ardan Aidin.
Ardan menambahkan, ada indikasi bahwa sejumlah paket anggaran Pokir DPRD tidak sesuai dengan rencana awalnya. Oleh karena itu, ia meminta Polda Sulsel membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami menduga beberapa paket Pokir DPRD diindikasikan tidak sesuai dengan perencanaannya. Maka dari itu, kami minta pihak Polda Sulsel membentuk tim khusus untuk turun langsung memeriksa semua anggaran Pokir Anggota DPRD Pangkep,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ardan mengungkapkan bahwa dugaan korupsi terkait anggaran Pokir DPRD telah ditemukan di beberapa kabupaten lain. Hal ini, menurutnya, menambah urgensi untuk segera melakukan investigasi demi menyelamatkan keuangan negara.
“Beberapa hasil investigasi kawan-kawan di lapangan menunjukkan adanya dugaan keganjalan yang memang perlu diselidiki lebih lanjut demi menyelamatkan keuangan negara,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Sulsel belum memberikan tanggapan terkait desakan tersebut.
Tinggalkan Balasan