SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Seiring dengan megaproject pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), harapan bagi masyarakat menengah ke bawah tetap terjaga dengan kehadiran perumahan subsidi di ibu kota baru Indonesia ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa komitmen mereka untuk menciptakan hunian yang inklusif akan tetap berjalan, meskipun IKN dikenal sebagai kota dengan banyak fasilitas modern.

Juru bicara Menteri PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengungkapkan bahwa perumahan subsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah akan tetap ada di IKN.

“Prinsip hunian berimbang yang telah kami jalankan melalui UU Perumahan dan Permukiman akan terus kami dorong. Jadi, tetap ada perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah di IKN,” ujar Endra, Jumat (2/8/2024).

Pentingnya perumahan yang beragam di IKN ini, diungkapkan Endra sebagai upaya untuk memastikan bahwa ibu kota yang baru ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga bagi warga biasa dari berbagai lapisan masyarakat.

Namun, meski ada jaminan mengenai perumahan subsidi, waktu pelaksanaan pembangunan dan zonasi untuk rumah subsidi di IKN belum dapat dipastikan.

Sementara Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, menjelaskan bahwa Otorita IKN saat ini masih mempersiapkan zonasi tersebut.

“Pastilah akan ada pasar rumah subsidi di IKN. Kalau tidak, lalu di mana sopir, pegawai toko, dan masyarakat biasa akan tinggal? Pasti sudah disiapkan pembangunan rumah subsidi,” jelas Fitrah.

Fitrah menambahkan bahwa rumah subsidi ini akan ditempatkan di dalam wilayah IKN, bukan di pinggiran kota, sejalan dengan visi IKN sebagai kota inklusif.

“Akan ada zonasi tertentu untuk rumah subsidi. IKN bukan kota eksklusif. Presiden Joko Widodo selalu menekankan bahwa ini adalah kota inklusif, jadi siapa saja bisa tinggal di sini, tidak hanya orang kaya,” tegasnya.

Melalui komitmen tersebut, IKN diharapkan bisa menjadi model kota masa depan yang tidak hanya megah secara infrastruktur, tetapi juga inklusif dalam menyediakan hunian untuk seluruh lapisan masyarakat. (*)