SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Himpunan Mahasiswa Kecamatan Liukang Tangaya (Himalaya) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pangkep memeriksa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Balo-baloang.
Desakan itu disampaikan Himalaya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Pangkep, Rabu (3/4/2024) lalu.
Jenderal lapangan, Tery mengungkapkan, penggunaan anggaran pembangunan gedung olahraga (GOR) yang ada di Desa Balo-baloang, diduga tidak sesuai dengan laporan pemerintah desa.
“Pembangunan gedung olaharga itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Balo-baloang,” ungkap dia dalam orasinya.
Selain itu, kata Tery, laporan pertanggungjawaban anggaran pengadaan kapal ambulans laut, disinyalir berbeda dengan realisasi yang ada di pulau.
“Soal pengadaan kapal kesehatan yang tertuang dalam anggaran Dana Desa pada tahun 2020, pengadaan kapal tersebut itu nihil di lapangan, namun sangat lucu karena Kades Balo-baloang melaporkan dalam LPj desa bahwa kapal kesehatan itu ada 80%,” tuding Tery.
Sementara itu, Ketua Umum Himalaya Kabupaten Pangkep, Asrullah mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, pihaknya ‘mengendus’ laporan fiktif APBDes Balo-baloang.
“Sangat jelas apa yang menjadi temuan (hasil investigasi Himalaya-red) di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi laporan pertanggung jawaban Kades Balo-baloang,” katanya.
“Namun yang menjadi keambiguan, laporan pertanggung jawaban dari Kades Balo-baloang itu seolah-olah memanipulatif berdasarkan fakta di lapangan,” tambah Asrullah.
Asrullah yang juga merupakan putra daerah di desa tersebut mengungkapkan, semestinya GOR yang dibangun pemerintah desa Balo-baloang rampung pada 2022 lalu.
“Hasil investigasi kami di lapangan, kami saksikan persoalan pengadaan kapal kesehatan itu nihil, dan pembanguan GOR itu mandek, padahal seharusnya pembangunan GOR itu sudah rampung di tahun 2022 sesuai dalam berita acara LPj.” pungkas Asrullah.
Berikut tuntutan Himalaya Pangkep:
1. Meminta Kejaksaan Negeri Pangkep mengusut tuntas persoalan pengadaan kapal kesahatan ambulance dan pembangunan gedung olahraga Desa Balo-baloang.
2. Mendesak Kejaksaan Negeri Pangkep (Kajari) untuk melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkep dan Inspektorat dan seluruh oknum yang terkait dalam kasus ini.
3. Mendesak Kejaksaan Negeri Pangkep segera membetuk tim investigasi dalam upaya melakukan tindakan hukum sesuai konstitusi yang ada.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa Balo-baloang terkait tudingan yang disampaikan Himalaya saat menggelar unjuk rasa di depan Kejari Pangkep.
Tinggalkan Balasan