Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Biak, Bupati dan Partai Pengusung Dinilai Lalai

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Biak – “Bupati Biak Numfor Herry Ario Nap dan Partai Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2023 lalai dalam menyikapi pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati yang sudah menjelang tiga tahun diabaikan oleh pengambil kebijakan yang dimandatkan rakyat pada pundak mereka,” kata Max Mansawan, Ketua Aliansi Masyarak Peduli Wakil Bupati Biak Numfor di hadapan wartawaan cetak dan elektronik di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Senin (19/4).

Max Mansawan yang pernah menjabat Ketua KNPI Kabupaten Biak Numfor menekankan, wakil bupati terpilih Nehemia Wospakrik meninggal dunia pada 28 Desember 2018. Artinya kata dia, setelah pelantikan Herry Ario Nap pada 11 Maret 2019, berdasarkan perintah UU No 23/2014 tentang pemberhentian kepala daerah yang meninggal dunia dan merujuk UU Nomor 10 Tahun 2916, penggantian wakil bupati Biak Numfor harus diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik.

Baca Juga

“Faktanya, sampai saat ini bupati dan partai pengusung mengabaikan perintah UU yang mewajibkan mereka melaksanakan,” ujar dia.

Lanjut dikatakan, Bupati Herry Nap seakan-akan menjadi single fighter dalam menjalankan pemerintahan tanpa control legislative yang ketat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan tidak stabil dalam semua aspek pembangunan.

“Minimal setelah pelantikan tanggal 11 Maret 2019, partai pengusung atau gabungan partai pengusung sudah mengusulkan figur yang dianggap memiliki kecakapan untuk mengisi kekosongan kursi wakil bupati. Sudah menjelang tiga tahun kekosongan itu dibiarkan, pertanyaan rakyat, ada apa dibalik pembiaran bupati selaku pembina politik dan gabunga partai politik menyikapi fenomena ini,” tegas Mas Mansawan.

Dengan nada agak keras, Max Mansawan mengatakan, kondisi Biak sekarang mengalami keterpurukan ekonomi yang significan. Perputaran uang begitu lambat mengakibatkan terdapat stagnasi di berbagai roda kehidupan masyarakat. Uang lauk pauk aparat sipil negara tidak pernah cair-cair, kontraktor telah mengerjakan proyek-proyek namun tidak dibayarkan sejak tahun anggaran lalu sampai saat ini belum juga dibayarkan. Perputaran uang hanya mengharapkan gaji pegawai negeri setiap bulan, dengan demikian produk pertanian rakyat bisa dibeli dan barang-barang kebutuhan lain bisa dipenuhi masyarakat. Ini diakibatkan kefakuman wakil bupati berdampak kuranya control terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang pro rakyat.

“Pemerintah Provinsi Papua sudah empat kali menyurati Bupati dan DPRD Biak Numfor agar secepatnya dilakukan langkah-langkah konkret terkait pengisian kekosongan kursi wakil bupati. Namun sampai saat ini dibiarkan begitu saja. Efektifitas pemerintahan berjalan di tempat. Tidak ada yang bisa control, rakyat pada diam, apatis terhadap situasi,” tukas Max.

Kepentingan politik Bupati Herry Nap dan partai pengusung tidak harus mengorbankan kepentingan rakyat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hiudupnya. Pelayanan birokrasi yang tidak maksimal, pengegakkan berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat tidak ditegakkan, berdampak, mengapa terjadi kelalaian? Atau kah kelalaian? Atau kah Kesengajaan? Max Mansawan menggugah intuisi dan nurani pengambil kebijakan dalam menyikapi kepentingan rakyat atas perintah undang unang.

“Selasa 20 April 2021, Wakil Gubernur akan turun ke Biak menemui Bupati dan Partai Pengusung terkait kekosongan kursi Wakil Bupati Biak. Artinya melalui surat pemberitahuan, sudah lima kali Gubernur Lukas Enenbe mengingatkan segera dilakukan pemilihan Wakil Bupati Biak Numfor dengan alasan Wakil Bupati Nehemia Wospakrik berhalangan tetap yaitu meninggal dunia pada desember 2018 lalu. Diharapkan kehadiran Wakil Gubernur di Biak besok, ada setitik harapan, masyarakat Biak Numfor segera mendapatkan Wakil Bupati yang baru,” demikian Max Mansawan mengakhiri konferensi persnya.

Berita Menarik Lainnya