SimpulRakyat.co.id, Makassar – Resetting atau penonaktifan RT/RW Kota Makassar terus bergulir dan kini publik di Kota Makassar kembali disuguhi dengan suatu “Kegaduhan Politik” dalam memutuskan nasib hak Ketua RT, RW, LPM bahkan Lurah yang dianggap tidak mendukung program pemerintah kota, yakni Makassar Recovery.
Diketahui, sebelumnya kebijakan Wali kota Makassar Ir Moh Mohammad Ramdhan Pomanto menonaktifkan Ketua RT/RW mendapat penolakan dari tujuh fraksi di DPRD Kota Makassar.
Tujuh fraksi, yakni Partai Demokrat, Partai PDIP, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB) bahkan sudah menandatangi pernyataan sikap penolakan terkait penonaktifan RT/RW.
Namun belakangan beberapa fraksi kemudian menganulir penolakan tersebut. Sementara partai pendukung Wali Kota Makassar terpilih, yakni NasDem dan Gerindra belum mengambil sikap terhadap persoalan penonaktifan RT/RW Makassar.
Belum adanya sikap dari NasDem membuat kadernya yang ada di Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bontoala Tua memilih mengundurkan diri dari partai besutan Surya Paloh tersebut.
“Saya kecewa dengan sikap NasDem yang tidak memihak kepada rakyat terkhusus kepada RT/RW yang akan di non aktifkan, padahal kita tahu sendiri NasDem adalah partai pendukung Walikota Makassar terpilih”, ungkap Hendra kepada media, Kamis malam (22/4).
Menurutnya, NasDem bisa memberikan pandangan kepada Wali Kota Makassar atas kebijakannya yang akan menonaktifkan RT/RW namun tidak dilakukan bahkan cenderung diam.
“Oleh sikap NasDem tersebut saya sebagai kader NasDem di kecamatan Bontoala memilih keluar dari partai ini dan menyerahkan KTA saya ke kantor NasDem,” pungkas Hendra. (*)
