Kecam Kepolisian, LBH-AKS: Dosen Jadi Korban Salah Tangkap Disertai Kekerasan

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Makassar – LBH Afiliasi Keadilan Semesta (LBH-AKS) menyayangkan sikap oknum Kepolisian atas kasus salah tangkap yang diduga disertai tindakan represif dan kekerasan terhadap seorang Dosen insial AM (27) saat aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Kamis, 08 Oktober 2020.

Direktur Eksekutif LBH-AKS, Suwandi Arham SH melalui keterangan tertulisnya ke Kantor Berita Simpul Rakyat di Makassar, Minggu (11/10/2020), menjelaskan kronologi dugaan salah tangkap tersebut.

Baca Juga

“Pukul 19:51 Sodara AM meninggalkan rumah untuk menuju ke tempat makan yang ada di Racing, sekitar pukul 21:20 Wita, Saudara AM tiba di tempat makan. Setelah makan, AM bergegas untuk mencari tempat Print yang ada di depan Kantor Gubernur Sulsel,” terang Suwandi Arham yang penggagas AKS Legal School ini.

AM, korban dugaan salah tangkap yang disertai kekerasan.

Lanjut dijelaskan, lantaran banyaknya kerumunan massa Tolak Omnibus Law, sehingga AM menyempatkan diri untuk duduk di Bale-bale depan Alfamart untuk memantau situasi, sekira pukul 21:39 Wita polisi menyisir dari dua arah sehingga sodara AM terjebak dalam kerumunan massa.

“Saudara AM pada saat itu ingin menghindari kepulan gas air mata, namun dihadang oleh beberapa yang diduga oknum kepolisian yang langsung mengangkat kerah baju dan memukuli AM di bagian pipi sebelah kanan,” jelas Suwandi Arham.

Saat bersamaan, kata Suwandi, AM berusaha untuk menjelaskan bahwa dirinya bukan termasuk massa aksi Tolak Omnibus Law dan menjelaskan identitas dirinya seorang dosen dan menunjukkan KTP, namun beberapa oknum polisi itu memukuli AM sehingga korban terjatuh.

“Setelah itu saudara AM berusaha terbangun, kemudian terjatuh lagi karena oknum polisi masih memukuli AM di bagian kepala dan dibagian paha menggunakan tameng,” tambah dia.

Lanjut dijelaskan, sekira pukul 22:00 Wita, AM Diseret ke mobil taktis kepolisian, meski ia berusaha menjelaskan dirinya seorang dosen dan bukan peserta aksi, namun tak diindahkan oleh oknum polisi itu. Dengan kondisi lemas dan memar, tepatnya di Fly Over sodara AM dipindahkan ke mobil taktis lainnya.

“Sekitar pukul 22.30 Wita, saat pengambilan data oleh kepolisian, salah seorang oknum kepolisian kemudian menggunting rambut sodara AM, dan membebaskan korban karena tidak terbukti bersalah,” tambah dia.

Diketahui, AM menderita luka memar pada kelopak mata bagian kiri, bengkak pada kepala bagian kanan, luka pada hidung, memar pada paha sebelah kanan, tangan kiri dan kanan luka-luka, begitu pun dengan ounggung sebelah kanan, pinggang, serta memar pada jidat korban.

Suwandi Arham selaku Direktur Eksekutif LBH AKS menilai, hal tersebut selain sebagai tindakan kekerasan juga merupakan sikap ‘ugal-ugalan’ dalam pengamanan.

“Seharusnya aparat yang bertugas harus cermat melihat massa aksi dan masyarakat sipil atau pun orang-orang yang tidak termasuk dalam konsolidasi massa aksi,”

“Peristiwa salah tangkap tersebut kita ibaratkan supir bus yang berkendara ‘ugal-ugalan’ tanpa memperhatikan rambu-rambu lalulintas dan jelas selain membahayakan, juga akan berakibat fatal misalnya salah tabrak ataupun sebagainya,” kesal Direktur Eksekutif LBH AKS ini.

Atas Persitwa tersebut, ia meminta SOP pengamanan kepolisian dievaluasi, implementasi pengamanan dengan berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM) sesui Perintah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga telah diatur dalam peraturan internal Institusi Polri, Perkap No 8 Tahun 2009 Tentang Implemetasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

“Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagaimana dimakasud dalam Perkap No 8 Tahun 2009 Pasal 7 huruf h “harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada”.

Semangat penegakan hukum dengan prinsip dan standarisasi HAM juga sudah sangat jelas diterangkan dalam Pasal 8 Perkap No. 8 Tahun 2009 yaitu “Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia”.

“Kata wajib dalam Perkap tersebut selain sebagai perintah yang mutlak, juga harus menjadi muatan pedoman pelaksanaan pengamanan yang dilakukan di internal Polri itu sendiri,” pungkasnya.

Selain itu, LBH AKS telah mengirim Tim, antara lain Imron Ambo SH, Muhammad Gunawan M SH, Yusril dan Andi Badruthamam A Runtuk mengkonfirmasi kejadian tersebut di kediaman korban AM dan telah dibenarkan oleh Tim LBH AKS atas tindakan tersebut, Sabtu kemarin (10/10/2020).

Diketahui pula, LBH AKS juga tergabung sebagai OBH dalam Koalisi Bantuan Hukum Makassar (KOBAR Makassar) dalam mengadvokasi Korban kasus kekerasan dan penangkapan massa aksi pada Kamis, 08 Oktober 2020 di beberapa titik di Kota makassar.

Update terakhir berdasarkan informasi Tim KOBAR Makassar, saat ini masih 6 orang yang ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satu dari 6 orang perempuan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian piket Reskrim Polrestabes, ke-6 mahasiswa diduga melanggar pasal 170, 212,114, 406 KUHP.

Tim Pendamping Hukum sudah meminta ke bagian piket agar dipertemukan dengan 6 mahasiswa tersebut untuk menandatangani surat kuasa, tetapi tidak dibiarkan, dengan alasan penyidiknya sedang tidak berada di tempat.

Pendamping Hukum kemudian meminta untuk memberikan nomor Handphone (HP) dari penyidik dimaksud, tetapi tidak diberikan juga, akan tetapi hanya meminta PH untuk kembali pada Senin.

Untuk itu, Koalisi Bantuan Hukum Rakyat Makassar menuntut:

  1. Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan tindak kekerasan aparat kepolisian kepada massa aksi.
  2. Kompolnas untuk memerintahkan Kapolri melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban kepada Polda Sulsel karena telah gagal mencegah tindak kekerasan aparat Polda sulsel. Kompolnas harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penindakan kepada oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa dan jurnalis di Makassar.
  3. Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolretabes Makassar yang bertanggungjawab penuh atas tindakan oknum aparat kepolisian yang melakukan segala bentuk dugaan tindak kekerasan kepada massa aksi dan warga.
  4.  Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolretabes Makassar untuk bertanggungjawab dan menindak tegas dengan melakukan proses hukum secara etik, disiplin dan pidana anggota kepolisian jajarannya yang melakukan kekerasan segala tahapan tindakan tegas Polda Sulsel itu prosesnya harus dilakukan secara terbuka (transparan) kepada masyarakat.
  5. Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolretabes Makassar meminta maaf dan bertanggungjawab kepada korban kekerasan oleh aparat kepolisian dengan menanggung segala biaya perawatan medis korban, serta segera membuka akses bantuan hukum terhadap 6 mahasiswa yang ditetapkan tersangka.

Dalam Keterangan Penutupnya, Suwandi Arham selaku Direktur LBH AKS menyampaikan sebuah kalimat bijaknya.

“Jika kita bisa mengalah atas jabatan untuk mendamaikan keadaan, kenapa tidak kita memilihnya sedangkan jabatan tersebut akan menjadi Pengorbanan terbaik dalam kebaikan hidup yang mampu kita laksanakan selama mengemban Tugas, Justice and Peace, salam keadilan,” tutup Direktur Eksekutif LBH AKS Suwandi Arham. (*)

Baca: 220 Orang Diamankan Saat Demo Omnibus Law di Makassar

Disarankan Untuk Anda :