Bupati Wajib Lindungi Kades dari Kriminalisasi, Ini Alasannya

  • Whatsapp
Ketua Umum Forum Komunikasi Lembaga Independen (FOKLI) Syamsul Suryaningrat. (Foto: Istimewa)

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Maraknya kriminalisasi kepala desa di beberapa kabupaten akhir-akhir ini tidak terlepas dari perhatian berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Makassar, Sulsel.

Salah satunya datang dari Ketua Umum Forum Komunikasi Lembaga Independen (FOKLI) Syamsul Suryaningrat. Ia menjelaskan bahwa salah satu kata kunci dalam definisi desa adalah bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum.

Baca Juga

“Hal ini menegaskan, masyarakat desa dipandang sebagai pelaku aktif di desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya dana eesa yang dikelola oleh desa secara mandiri,” kata Syamsul Suryaningrat lewat keterangan tertulisnya ke media ini di Makassar, Minggu (13/9).

Harus diakui kata Bung Syam, bahwa proses pengelolaan dana desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum.

“Selanjutnya, agar masyarakat desa yang ikut serta mengelola dana desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal,” terang dia.

Dengan demikian, kata Bung Syam, masyarakat desa sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerja sama.

Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya peran masyarakat desa harus dominan dalam menentukan nasib wilayahnya tanpa harus mendapatkan gangguan dari luar,” kata dia.

Dikatakan pula, distribusi dana desa secara langsung kepada desa, dan pengelolaan dana desa secara mandiri oleh desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana.

“Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek- praktek korupsi,” tambahnya.

Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Namun demikian tidak sedikit pula kepala desa yang baik dan benar.

Dengan begitu, kata dia, harus memperoleh perlindungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini bupati, jangan membiarkan para kepala desanya diseret-seret oleh oknum tertentu di dalam membuat suatu rekayasa temuan atau perbuatan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum.

“Olehnya bupati berkewajiban melindungi kepala desa di wilayahnya dari tindakan kriminalisasi,” tegas dia.

Oleh sebab itu, desa harus secara serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi.

Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal.

Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat desa yang dapat dibiayai dengan dana desa itu sendiri misalnya:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka.

Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan paralegal desa pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis.

Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten.

Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung.

Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum seperti yang saat ini terjadi dibeberapa desa di Sulawesi Selatan.

Selain itu, masyarakat desa juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga paralegal di desa.

Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga Paralegal.

Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

“Mengapa menggunakan kata ‘Paralegal’, karena dengan melihat kondisi dan jangkauan yang sebagian besar para praktisi hukum menjalankan tugasnya diwilayah perkotaan yang mengikuti domisili Pengadilan Negeri, sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum adanya terdapat diwilayah pedesaan,” tutup Bung Samsul. (MBR)

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKEP

Disarankan Untuk Anda :