DPP-Lantik Yakin Penanganan Perkara Excavator di Pasangkayu Profesional

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Kisruhnya Bantuan Excavator Presiden RI yang diberikan kepada Nelayan Pembudidaya di Sulawesi Barat, dimana hampir setiap hari menjadi trending topik pembahasan pengunjung di Warkop-warkop di Kota Makassar.

Pembahasannya mulai dari sudut pandang Barang Milik Negara (BMN), kebijakan daerah, hingga pada pihak yang akan menjadi Kambing Hitam dari suatu kebijakan yang dianggap tidak populer.

Baca Juga

Hanya karena tujuan para oknum untuk melindungi beberapa pejabat yang telah menggunakan Barang Milik Negara (Excavator), modusnya diduga tanpa membayar uang sewa, lalu berusaha untuk meyakinkan masyarakat, jika excavator tersebut adalah milik daerah dengan menggunakan payung Hukum Keputusan Bupati.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal DPP-Lantik, Yhoka Mayapada di Makassar, Senin (27/7).

“Namun dalam keputusan tersebut, sayangnya tidak menunjukkan adanya pertimbangan atas bukti Surat Penyerahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, seharusnya menjadi salah satu konsideran atau dasar kewenangan atas pembentukan keputusan tersebut,” ujar Yhoka Mayapada.

Yhoka yang dikenal sangat dekat dengan para penegak hukum itu memaparkan, perkara excavator di Pasangkayu itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat, intinya jika ada pengakuan kepala daerah atas BMN yang sudah menjadi BMD harus dibuktikan dengan surat Keputusan/Penetapan dari Kementerian Negara (KKP).

“Tentunya dari penetapan tersebut seharusnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan selaku pengelola barang,” ujar dia.

Yhoka mengatakan, pengakuan itu tidak hanya sebatas lisan yang disampaikan oleh Pejabat Kementerian kepada Kepala Daerah atau pejabat-pejabat yang ada di Pasangkayu, sebab kata dia, jika hanya dengan lisan sama saja itu memberi kesan ada pejabat pusat yang akan menggunakan secara pribadi BMN dan tanpa harus melaksanakan kewajiban sesuai Juklak DJPB.

“Istilah Pemindahtanganan BMN dari pengelola barang kepada daerah, harus pula disertai dengan bukti kepemilikan barang. Karena jika pemindahtanganan tanpa bukti kepemilikan barang yang diserahkan kepada daerah, maka dipastikan belum dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna,” kata dia.

Dikatakan Yhoka, Pemkab tidak boleh mencatat sebagai barang milik daerah, ketika bukti kepemilikan belum diserahkan kepada yang menerima (daerah).

“Dengan langkah itu, lalu kemudian dihapusnya dari daftar barang di Kementerian Negara atas BMN karena setiap pengakuan hak, harus dibuktikan dengan hak kepemilikan. Mana mungkin satu objek dua Pemiliknya,” cetusnya.

“Jadi menurut hemat saya, tak akan mungkin ada asap tanpa ada api, sebab-akibat, harus tetap menjadi pedoman dalam menuntaskan perkara excavator ini,” ujar dia.

Tindakan atas menyewakan BMN, tentu dasar hukumnya adalah Keputusan kepala daerah.

Pertanyaannya, berhak atau tidak kepala daerah membuat keputusan Sewa yang bukan barangnya?

BMN ini diperuntukkan kepada siapa, apakah untuk umum atau hanya untuk Kelompok Nelayan Pembudidaya?

Jika ada perbuatan tindak pidana korupsi, negara atau daerah yang dirugikan?

Jika daerah yang dirugikan, apa benar daerah sudah memiliki hak dan bukti kepemilikan excavator?

Kemudian jika Negara yang dirugikan, siapa yang memulai?

Dengan jalan atau kebijakan apa sampai Negara dirugikan?

‘Saya kira ini semua harus jelas, agar tidak ada satu orangpun yang merasa diabaikan hak-haknya,” jelas Yhoka.

Kata Yhoka pula, DPP-Lantik sangat percaya dan yakin, jika penyidik yang menangani perkara bantuan excavator di Pasangkayu itu profesional, serta bertindak sesuai hasil telaah dengan sistematika posisi kasus, fakta dari sumber penyelidikan, dan analisis yuridis.

“Yang terakhir adalah tidak melepaskan atas pendapat maupun saran dari berbagai pihak, tentunya pula tidak akan lari dari kode etik dalam menentukan adanya Tipikor, dengan tetap mengedepankan serta menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Yhoka. (MBR)

Disarankan Untuk Anda :