LpSimpulRakyat.co.id, Jakarta – Konferensi virtual nasional yang dilaksanakan oleh Forum Guru Independen Indonesia (FGII) yang dipimpinan oleh Ketua Umum FGII, Tetty Sulastri Lokolo, bersama Direktur Jenderal GTK, Dr. Iwan Syahril, disampaikan usulan dan suara hati yang mewakili kondisi pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia saat kondisi pandemi Covid-19 ini.
Dalam forum silaturahmi tersebut, Dirjen GTK yang mewakili Kementerian Pendidikan menyampaikan program Pendidikan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Pemerintah menyikapi kondisi New Normal.
Menurutnya, sistem Pendidikan Merdeka Belajar berarti sistem belajar yang dikembalikan kepada kreatifitas guru dalam mengelolah pembelajaran di kelas.
Ditekankan, sistem ‘Merdeka Belajar’ merupakan sebuah sistem belajar yang berpusat pada siswa. Guru dalam memperoleh metode belajar yang tepat, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pendekatan untuk mengetahui kondisi siswa yang sebenarnya. Selanjutnya dilakukan diskusi bersama dewan guru barulah dibuat pelatihan mengenai metode belajar yang tepat bagi siswa.
“Saya tekankan lagi bahwa Sistem Merdeka belajar menganut sistem belajar yang berpusat pada siswa. Guru dituntut untuk mengetahui kondisi riil siswa sebelum mengambil langkah kongkrit terkait metode belajar yang dibuat,” kata Iwan Syahril.
Dalam acara tersebut, juga diberikan kesempatan kepada beberapa pembicara untuk menyampaikan berbagai hal mengenai kondisi pendidikan di daerahnya. Salah satunya yakni pembicara asal Maluku, Dien A Boritnaban.
Dalam usulannya, Boritnaban menggambarkan kondisi jaringan internet maupun jaringan telepon di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, yang berada di wilayah 3T, yang sangat jauh dari kata memadai dalam menunjang sistem belajar mengajar disana.
Hal itu berhubungan dengan pencananagan sistem ‘Merdeka Belajar’ yang nota bene sangat membutuhkan fasilitas media komunikasi seperti jaringan telepon dan Internet.
“Jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggunakan jaringan Telkomsel 4G dengan kapasitas rendah yang sangat tidak memadai. Disana hanya ada satu tower internet di pusat kota kabupaten.”
“Demi mendapat kualitas jaringan yang baik, masyarakat disana sering mencari dataran tinggi demi menemukan jaringan telepon maupun internet yang optimal, dan itu sudah menjadi hal biasa disana,” ungkap Dien Boritnaban.
Selain keluhan jaringan internet, ada beberapa point juga yang disampaikan, di antaranya terkait kondisi belajar siswa di Kepulauan Tanimbar saat pandemi ini berlangsung.
Menurutnya, kondisi belajar yang jauh dari standar belajar nasional.
“Kebanyakan siswa pulang kampung, sekolah tidak memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi dan tidak ada jaringan telepon di kampung, jaringan internet dan telepon sangat tidak memadai di Kepulauan Tanimbar.”
Lanjut dikatakan, selain itu, banyak siswa maupun orang tua yang tidak memliki handphone karena kebanyakan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Kabupaten kepulauan Tanimbar ini adalah Kabupaten termiskin nomor 2 di Maluku, berbeda dengan di daerah jawa.
“Banyak siswa dan orang tua yang masih Gaptek (Gagap Teknologi) dalam menggunkan sarana belajar online. Belajar Mandiri atau merdeka belajar, membutuhkan buku pegangan siswa dan guru,”
“Sementara siswa di kabupaten kami sangat terbatas dalam memiliki buku pegangan siswa karena keterbelakngan ekonomi. Siswa disana tidak belajar di rumah melainkan liburan di luar sekolah.” kata Dien menjelaskan.
Dalam Forum tersebut, Dien Boritnaban sempat mengusulkan kepada pemerintah pusat, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memberikan kesempatan menerapkan sistem ‘Merdeka Belajar’ sesuai kondisi dan kearifan lokas disana.
“Kami para guru dan siswa di Kabupaten Terluar, Tertinggal dan Terpencil (T3), mohon agar diberikan kesempatan untuk menerapkan program Merdeka Belajar menurut kearifan atau kondisi lokal di wilayah kami tanpa harus menunda kursus baru Hingga awal Tahun 2021.”
“Sampai saat ini, kami masih tetap berjuang di daerah 3T untuk mencerdaskan anak bangsa melalui berbagai cara dalam segala keterbatasan yang dimiliki.”
“Jika disamakan sistem Merdeka Belajar dengan sarana yang digunakan adalah media internet, mohon kebijaksanaan dan keadilan pemerintah pusat untuk memperhatikan sarana pendidikan, terutama sarana internet di Kabupaten kami maupun kabupaten lain di Maluku yang sebagian besar masih sama,” ujar Boritnaban.
Pada kesempatan ini, Boritnaban juga menggugah hati para pemimpin bangsa Indonesia, melalui Menteri Pendidikan yang diwakili oleh pak Dirjen GTK
“Sekiranya Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilirik dan diperhatikan sebagai Kabupaten yang kaya akan potensi alam namun terkebelakang dalam segi fasilitas pendukung serta miskin dari segi pendapatan,” pintanya.
Usulan Dien Boritnaban tersebut kemudian dijawab oleh Dirjen GTK bahwa pemerintah akan berusaha memenuhi kebutuhan internet di daerah-daerah yang masih tertinggal seperti daerah 3T, yang salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Disamping itu, para guru tetap dituntut berkreatifitas dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kondisi lokal.
“Demi kelancaran dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, pemerintah akan mengusahakan pemenuhan kebutuhan internet di daerah-daerah seperti daerah 3T yang masih sangat belum memadai ketersediaan jaringan internetnya,” kata Dirjen GTK.
Ada harapan yang sangat besar demi terwujudnya sila kedua Pancasila yakni, ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, agar benar-benar dirasakan oleh masayarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan wilaya lainnya di bagian timur Indonesia, melalui suatu langkah nyata oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Internet masyarakat di wilaya Timur Indonesia secara memadai, sesui kebutuhan masyarakat.
Salah satu faktor penunjang utama Pendidikan adalah pemerataan layanan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, yang memudahkan siswa dalam mengakses pengetahuan sehingga sangat dibutuhkan bantuan dan kerjasama pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan internet masyarakat secara merata. (47)
Tinggalkan Balasan