BAIN HAM RI Temukan Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Sulbar

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) menerima laporan dari pengurus DPW Sulawesi Barat (Sulbar) soal indikasi tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di salah satu desa, pada Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.

Dalam laporan yang dihimpun BAIN HAM RI itu, beberapa warga mengaku hanya menerima BLT sebesar Rp300 ribu, sedangkan nilai yang ditandatangani sebesar Rp600 ribu.

Baca Juga

Ketua Bidang OKK DPP BAIN HAM RI, Djaya SKM SH menegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku korupsi dana bantuan langsung tunai ini, dan pihaknya segera melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum.

“Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasalnya kejadian ini ada indikasi kerja tim, bukan kerja personal tapi berkelompok,” terang Djaya, Minggu (24/5).

Lanjut dikatakan, tidak ada dalam aturan pemotongan pembayaran BLT karena bisa berdampak pada proses hukum.

“Menyalurkan BLT harus tepat sasaran dan transparan dalam penyalurannya. Sebab, anggaran tersebut untuk rakyat yang terkena dampak Covid-19 dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata dia.

Saat ini, DPP BAIN HAM RI menunggu hasil laporan DPW BAIN HAM RI Sulawesi Barat ke aparat penegak hukum.

“Ini tidak bisa dibiarkan dan DPP BAIN HAM RI mendukung terjadinya proses hukum,” tutup Djaya. (*)

Disarankan Untuk Anda :