SimpulRakyat.co.id, Maluku Tenggara – Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis KNPI Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), M Tahir Renleeuw, meminta agar Bupati selaku pimpinan daerah mengevaluasi para pimpinan SKPD yang terjerat kasus hukum.
Hal itu bertujuan agar pemerintahan saat ini bersih dan terhindar dari berbagai praktek korupsi yang semakin merajalela.
“Sebaiknya mereka (pimpinan SKPD) yang teribat kasus hukum tidak dipakai atau difungsikan dalam pemerintahan kedepan yang dipimpin Bupati Malra saat ini,” ujar Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis KNPI kepada wartawan, Jumat, 20 Desember 2019.
Menurutnya, tentu hal tersebut sangat berdampak negetif dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Malra. Oleh sebab itu, perlu ada ketegasan dari Bupati maupun Wakil Bupati demi sebuah pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi.
Selain itu, lanjut Tahir Renleeuw, Bupati juga harus mengevaluasi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Malra karena dinilai sudah tidak loyal dan lamban dalam melaksanakan tugasnya.
“Olehnya itu, selaku Ketua Bidang Kajian Strategis KNPI Kabupaten Malra, sekali lagi saya minta kepada Bupati dan Wakil Bupati agar segera mengevaluasi kinerja Kadis PUPR saat ini, dan juga sekaligus mengecek nilai-nilai alokasi anggaran untuk pembahasan RT-RW karena anggaranya sangat besar tapi tidak efekif. Yang terlihat malah lebih banyak anggaran biaya konsultasi dan perjalanan dinas,” ujarnya menutup.
Reporter: Marcel Kalkoy
Tinggalkan Balasan