SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Sriwijaya Air merupakan maskapai penerbangan swasta di Indonesia milik keluarga Lie (Hendry Lie dan Chandra Lie) dengan Johannes Bundjamin dan Andy Halim. Saat ini Sriwijaya Air melakukan kerjasama manajemen (KSM) dengan pihak Garuda Indonesia akibat menumpuknya hutang maskapai swasta itu ke beberapa Badan Usaha Milik Negara, termasuk Garuda Indonesia.
Kehadiran Garuda Indonesia via Citilink dimanajemen Sriwijaya Air terbukti membawa perbaikan keuangan maskapai yang didirikan oleh keluarga Lie pada 2007 itu.
Ironisnya, beberapa hari ini santer diberitakan, pihak Sriwijaya Air melakukan perombakan direksi dengan mencopot beberapa direksi rekomendasi Garuda Indonesia tanpa sepengetahuan Garuda. Kemesraan keduanya yang terjalin beberapa tahun lalu pun terancam berakhir.
Hal itu ditengarai, lantaran pihak Sriwijaya Air melanggar point-point kesepakatan yang tertuang dalam KSM, salah satunya mengangkat beberapa orang rekomendasi Garuda ke jajaran direksi maskapai swasta yang sebelumnya nyaris bangkrut karena lilitan hutang.
Konflik kedua belah pihak ini, mau – tidak mau menimbulkan keresahan di kalangan karyawan Sriwijaya Air, mereka khawatir dengan dicopotnya direksi rekomendasi Garuda berujung rusaknya keuangan dan managemen Sriwijaya, belum lagi soal kebebasan berserikat para karyawan Sriwijaya Air. (cnnindonesia.com)
Pasalnya, dari berita yang beredar Sriwijaya Air yang didirikan sejak 2007 itu ditenggarai tidak memberikan keleluasaan kepada para karyawannya untuk berserikat sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Asosiasi Pekerja Sriwijaya Air baru menampakan diri setelah manajemen Garuda bergabung melalui KSM.
Hal yang wajar jika dilihat dari pemberitaan media saat ini dimana para inspirator karyawan Sriwijaya menyuarakan keprihatinannya atas kondisi yang terjadi di perusahaannya. Sebab, bukan tidak mungkin tanpa Garuda Indonesia didalam manajemen Sriwijaya Air, kebebasan para karyawan untuk berserikat akan kembali dibungkam.
Bahkan upaya para karyawan Sriwijaya air untuk mengingatkan perusahaannya agar mematuhi isi KSM dengan pihak Garuda sempat disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), meski hal itu pada akhirnya membawa mereka pada bentuk intimidasi serius yang dilakukan oleh Sriwijaya Air.
Dari seruan-seruan yang dilontarkan saat mereka melakukan unjuk rasa, terlihat bahwa apa yang diperjuangkan para karyawan ini merupakan perjuangan demokrasi selain soal masa depan pekerjaan mereka. (akuratnews.com)
Lalu, apakah kita akan membiarkan para karyawan Sriwijaya Air ini berjuang sendirian menghadapi koorporasi swasta yang notebene telah juga melakukan upaya wanprestasi terhadap Badan Usaha Milik Negara yang dikelola dari uang Rakyat Indonesia?
Ada dua persoalan prinsip yang harusnya menggerakan kita sebagai masyarakat untuk mencermati kasus ini; pertama soal kebebasan demokrasi sesuai konstitusi 1945, kedua soal upaya koorporasi swasta mengelabui BUMN kita.
Penulis : Milah Ibrahim
