Jalan Lingkar Lokep “Menggurita”, Ini Penjelasan Kadis PUPR Halmahera Utara

  • Whatsapp
Aksi demonstrasi KNPI Halmahera Utara, persoalan jalan lingkar di Kecamatan Loloda Kepulauan. (Foto: Reynold/SimpulRakyat.co.id)

SimpulRakyat.co.id, Tobelo Halmahera Utara – Permasalahan pembangunan jalan lingkar di kecamatan Loloda Kepulauan, kembali mecuat ke permukaan.

Proyek tahun 2016 dan 2017 itu, diduga menyisahkan sejumlah persoalan, mulai dari ukurannya sampai kepada kualitas pekerjaannya.

Baca Juga

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat, Selasa (19/08) kemarin antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Dalam hearing yang digelar tersebut, bahkan tidak tanggung-tanggung Ketua Komisi II Janlis Kitong, membeberkan hasil temuan mereka, setelah DPRD melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek.

“Yang saya mau sampaikan, badan jalan dulunya sudah di bangun oleh perusahan yang berinvestasi di bidang pertambangan Nikel yaitu, PT Elga,” beber Janlis.

Sambung dia, sepengetahuan dirinya, ukuran jalan yang tercantum dalam nomenklatur APBD, itu adalah 10.600 km. Tetapi kenyataannya, setelah dicek langsung ke lapangan, ukurannya tidak sesuai dengan yang wajib dikerjakan alias tidak sampai ukuran.

“Pada saat pekerjaan yang kami tahu, sesuai dengan nomenklaktur sepanjang 10,600 Km. Tetapi pada saat kami turun untuk melakukan pemantauan, ternyata jalan yg di perbaiki, hanya sepanjang 10,300 Km,” kata Komisi II yang terkenal tegas ini.

Sama halnya dengan Janlis Kitong, Nelman Tahe, wakil rakyat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) daerah pemilihan Galela-Loloda ini, berbicara soal kualitas dari pekerjaan tersebut.

“Saya hanya menambahkan sedikit, mengenai pembangunan jalan lingkar ini. Selain ukurannya yang tidak sesuai dengan nomenklatur dalam APBD, kualitas, juga banyak bolongnya. Saya hitung ada sekitar 15 titik. Saya tidak berbicara mengada-ngada, karena saya yang hitung sendiri,” ungkap dia.

Lebih menjadi perhatian dari para pencari berita, ketika anggota DPRD yang juga sebagai Sekretaris GAMKI propinsi Maluku Utara, menyebutkan tidak sedikit pejabat yang sudah menikmati, rupiah dari proyek ini.

Terkait permasalahan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bernard Pawate ketika dikonfirmasi, membantah hal tersebut.

Menurut dia, pihaknya yang lalu, juga sudah melakukan.

“Yang sebenarnya, pembangunan aspal pada proyek ini adalah 12.087 km, bukan 10,300. Ditambah lagi, pembangunan jalan, harus dipikirkan lagi pembangunan gorong-gorong, jembatan dan drainase. Karena begini loh kawan-kawan wartawan, ada beberapa kali atau sungai kecil yang harus dihubungkan dengan jalan, maka gorong-gorong atau jembatan, itu solusinya,” kata Pawate, Selasa (20/08) menjelaskan.

Dia menambahkan, dokumen tentang pekerjaan proyek ini di dinas yang dibawahinya, cukup lengkap. Dia mengatakan, tidak ada yang mark up dalam pengerjaan proyek ini.

“Dokumen kami lengkap, silahkan kawan-kawan lihat. Jadi, kalau yang ditanyakan persoalan mark up, apa sih yang di mark up dari pengerjaan proyek ini,” pungkas Pawate.

Sambung dia, kalau ada temuan terhadap proyek ini, tentunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak inspektorat, sudah menyuratinya kepada kami, selaku pelaksana tekhnis.

“Tidak ada masalah dengan proyek ini, Kalau ada masalah, pasti BPK dan inspektorat, sudah menyurat kepada kami, selaku penanggung jawab tekhnis,” ujar Kadis PUPR ini.

Selain itu, menutup penjelasannya kepada wartawan, dia berujar, pembayaran kepada pihak rekanan yang melaksanakan proyek ini, di hitung per volume pekerjaan.

“Kita juga membayar, tergantung kontrak yang telah disepakati lewat proses tender. Kita membayar sesuai dengan volume pekerjaan,” tutup Pawate.

Reporter: Reynold

Disarankan Untuk Anda :