SimpulRakyat.co.id, Luwu Timur – Minimnya kehadiran anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III dalam agenda reses di Luwu Raya menuai kritik. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat tidak tersampaikan ke pemerintah pusat.
Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM), Muh Risharyadi, mempertanyakan bagaimana wakil rakyat dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat jika jarang turun langsung ke daerah pemilihannya.
“Bagaimana cara mau tampung dan sampaikan aspirasi masyarakat yang ada di Luwu Raya kalau anggota dewan dari Dapil III, khususnya untuk daerah Luwu Raya, jarang turun reses?” ujar Risharyadi dalam keterangan tertulisnya ke Redaksi Simpul Rakyat, Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif. Kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat, kemudian membawanya ke tingkat nasional.
Risharyadi khawatir reses kehilangan makna apabila hanya dijalankan sebagai kegiatan formal tanpa penyerapan aspirasi yang sungguh-sungguh.
“Yang ditakutkan jangan sampai persoalan reses hanya formalitas, padahal ada hal substansi yang penting dalam kegiatan reses,” tegasnya.
Dia menilai sejumlah persoalan pembangunan di Luwu Raya membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Karena itu, kehadiran anggota DPR RI diperlukan agar berbagai persoalan daerah dapat diketahui langsung dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran.
Risharyadi berharap anggota DPR RI dari Dapil Sulsel III memberi perhatian lebih kepada Luwu Raya. Menurut dia, tanggung jawab wakil rakyat tidak berhenti setelah memperoleh dukungan masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata selama masa jabatan.
Kritik tersebut menambah sorotan terhadap aktivitas reses legislator Dapil Sulsel III di Luwu Raya. Sebelumnya, Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai jadwal dan hasil kegiatan reses anggota DPR RI di wilayah tersebut.
Sorotan serupa disampaikan mantan Ketua HMI MPO Cabang Palopo periode 2019-2020, Muhammad Sabar Al Jihad.
Dia menilai amanah rakyat harus dibuktikan melalui kehadiran langsung, kesediaan mendengar aspirasi, serta perjuangan nyata di parlemen.
Berbagai kritik itu bermuara pada tuntutan yang sama: reses tidak boleh sekadar menjadi agenda formal, tetapi harus benar-benar menjadi ruang bagi masyarakat Luwu Raya untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan perhatian wakilnya di pusat. (*)


Tinggalkan Balasan