SimpulRakyat.co.id, Jeneponto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto.

Keempat tersangka masing-masing berinisial MJA, mantan Kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran, S mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), serta MS dan NB tenaga fasilitator lapangan (TFL).

Kepala Kejari Jeneponto Akhmad Heru Prasetyo mengatakan, proyek pembangunan SPAM tersebut memiliki anggaran Rp 8.107.927.000 untuk 24 lokasi.

Dalam penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/P.4.23/Fd.1/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026, penyidik telah memeriksa 186 saksi dan empat ahli, serta mengumpulkan dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik.

Penyidik juga melibatkan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan untuk menghitung kerugian negara. Hasil audit menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.279.108.185,52.

Sejumlah penyimpangan ditemukan dalam pelaksanaan proyek, antara lain penetapan lokasi yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, penyusunan RAB oleh TFL, penggelembungan harga pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan, serta dugaan pemotongan sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.

“Secara garis besar, para tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi serta pengaturan penyusunan RAB,” ujar Akhmad dalam konferensi pers di Kantor Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).

Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Mereka ditahan selama 20 hari, terhitung 18 November hingga 7 Desember 2026, di Rutan Kelas IIB Jeneponto.

Kejari Jeneponto juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan menelusuri aset untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan tersangka baru, Akhmad menegaskan penyidikan masih terbuka untuk dikembangkan.

“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru apabila ditemukan laporan, fakta, dan alat bukti yang cukup,” tandasnya. (**)