SimpulRakyat.co.id, Makassar – Kritik Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, terkait minimnya kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III di Luwu Raya selama masa reses mendapat dukungan dari sejumlah tokoh daerah.
Dukungan itu datang dari mantan Ketua Umum HMI Cabang Palopo periode 2017-2018, Taufik Mangula, dan pemerhati pembangunan Luwu Utara, Ilham Malleting. Keduanya menyampaikan pandangan saat dihubungi, Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, Hasbi menyoroti minimnya informasi mengenai agenda anggota DPR RI Dapil Sulsel III di wilayah Luwu Raya selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Dia mengingatkan agar Luwu Raya tidak hanya menjadi lumbung suara setiap pemilu, tetapi juga mendapat perhatian setelah para legislator terpilih.
Menurut Hasbi, masyarakat berhak mengetahui kapan dan di mana wakil mereka melaksanakan reses, termasuk aspirasi apa saja yang diserap dan diperjuangkan. Karena itu, ia mendorong para anggota DPR RI membuka jadwal kegiatan serta memublikasikan laporan hasil reses.
Kritik tersebut dinilai Taufik Mangula patut menjadi perhatian para wakil rakyat. Menurut dia, kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihan merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Di mana lagi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kalau para wakilnya tidak turun ke lapangan,” ujarnya.
Taufik juga menyoroti pelaksanaan reses yang dinilainya kerap hanya menjadi kegiatan seremonial. Ia melihat kunjungan wakil rakyat ke lapangan masih minim dan tidak jarang sekadar memenuhi formalitas.
“Kumpulkan orang, foto, lalu pulang. Parah,” kata alumni Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) itu.
Padahal, menurut Taufik, reses semestinya menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Pertemuan tersebut harus membuka kesempatan bagi warga menyampaikan persoalan sekaligus memastikan ada tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.
Pandangan senada disampaikan Ilham Malleting. Ia menilai Luwu Raya kerap menjadi sasaran perebutan suara menjelang pemilu legislatif, tetapi belum selalu mendapatkan kontribusi nyata setelah para legislator terpilih.
Ilham mengaku belum melihat kontribusi yang jelas dari anggota DPR RI Dapil Sulsel III periode 2024–2029 bagi masyarakat Luwu Raya sejak mereka dilantik. Ia kemudian menunjuk sejumlah persoalan daerah yang menurutnya membutuhkan perhatian dan keterlibatan wakil rakyat, terutama di sektor pertambangan.
Salah satunya adalah konflik masyarakat dengan PT Masmindo yang dinilai belum menemukan penyelesaian. Ia juga menyinggung aktivitas penambangan di alur sungai di Desa Tetekang, Bone Lemo, Kadundung, dan Marinding, Kecamatan Bajo Barat.
Menurut Ilham, aktivitas penambangan tersebut belum ditata secara memadai dan berpotensi mengancam permukiman warga akibat banjir.
Selain itu, ia mempertanyakan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kalla Arebama di Rampi, Kabupaten Luwu Utara, serta menyoroti aktivitas tambang rakyat yang dinilainya belum tertata.
Berbagai persoalan tersebut, kata Ilham, tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi di tingkat daerah. Dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga anggota DPR RI semestinya dapat mengambil peran sebagai penghubung untuk mendorong penyelesaian.
“Persoalan tambang adalah domain pemerintah pusat yang membutuhkan jembatan komunikasi penyelesaian. Di sinilah fungsi legislator dibutuhkan,” tegasnya.
Ilham menilai masa reses 2026 telah berakhir tanpa kejelasan yang memadai mengenai penyerapan aspirasi masyarakat Luwu Raya.
“Wakil rakyat entah ke mana. Suara dan aspirasi rakyat tak kunjung tersampaikan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Ilham berharap KKLR mengambil sikap lebih tegas. Ia bahkan mengusulkan gerakan moral untuk meminta pertanggungjawaban para legislator yang dinilainya belum menunjukkan perhatian memadai terhadap masyarakat Luwu Raya.
“Habis manis sepah dibuang,” katanya.
Menanggapi sorotan tersebut, Hasbi Syamsu Ali menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menyerang pihak tertentu. Ia justru mempersilakan anggota DPR RI Dapil Sulsel III memublikasikan kegiatan reses apabila memang telah dilaksanakan di Luwu Raya.
Baginya, keterbukaan itu penting agar masyarakat dapat mengetahui agenda dan hasil kerja wakil mereka selama masa reses. Hasbi juga menyampaikan empat catatan evaluasi, yakni keterbukaan jadwal dan lokasi pelaksanaan reses, publikasi laporan hasil reses, kepastian Luwu Raya masuk dalam agenda reses berikutnya, serta pembukaan ruang evaluasi publik.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang kehadiran fisik anggota dewan di daerah pemilihan. Lebih dari itu, masyarakat menuntut keterbukaan dan akuntabilitas atas mandat politik yang telah diberikan melalui pemilu.
Sebab, kepercayaan yang dibangun saat pemilu semestinya dijaga melalui kehadiran, komunikasi, dan kerja nyata bagi masyarakat yang telah memilih mereka. (*)


Tinggalkan Balasan