SimpulRakyat.co.id, Gowa – Mahasiswa Penggiat Konstitusi Hukum (MPKH) berencana menggelar aksi lanjutan di depan Markas Polda Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026) besok.
Aksi tersebut bertujuan mendorong keterbukaan informasi terkait penanganan perkara narkotika di Polresta Gowa.
MPKH juga berencana menyerahkan dokumen dan informasi yang telah dikumpulkan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel untuk ditelaah sesuai prosedur yang berlaku.
Koordinator Lapangan MPKH, Aan Saputra, mengatakan pihaknya siap menyerahkan bahan tersebut agar hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dapat ditelaah secara objektif.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa. Kami hanya meminta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbedaan status hukum yang terjadi. Jika informasi yang kami miliki dapat membantu proses pemeriksaan internal, kami siap menyerahkannya melalui jalur yang benar,” kata Aan kepada media ini di Gowa, Minggu (25/10/2026).
Sebelumnya, masyarakat mempertanyakan perbedaan status hukum dua dari lima orang yang disebut terlibat dalam satu perkara narkotika tersebut.
MPKH menegaskan, perbedaan status hukum itu tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan. Namun, menurut mereka, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terbuka dan jelas agar tidak menimbulkan keraguan.
MPKH juga mengimbau masyarakat menunggu hasil penelaahan pihak berwenang sebelum menarik kesimpulan lebih lanjut.
“Biarkan fakta dan proses hukum yang berbicara. Itulah alasan kami memilih menyerahkannya ke Propam, agar ditelaah oleh pihak yang berwenang dan independen,” pungkas Aan. (Restu).
Tinggalkan Balasan