SimpulRakyat.co.id, Gowa – Mahasiswa Penggiat Konstitusi Hukum (MPKH) mendesak pencopotan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Gowa menyusul dugaan ketidakberesan dalam penanganan perkara narkotika yang menyeret lima terduga pelaku.

Mereka juga meminta dugaan aliran uang Rp30 juta yang disebut berkaitan dengan pembebasan dua terduga pelaku diusut.

Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Mapolresta Gowa, Jumat (23/10/2026). MPKH menyoroti perbedaan status hukum lima terduga pelaku berinisial D, S, F, A, dan A.

Baca JugaSempat Divonis Bebas, Mantan Wadir RSUD Syekh Yusuf Kini Dihukum 2 Tahun Penjara

Berdasarkan informasi yang dihimpun mahasiswa, D dan S dikabarkan telah dibebaskan, sedangkan tiga terduga pelaku lainnya masih ditahan. MPKH menduga pembebasan kedua orang tersebut berkaitan dengan pemberian uang sebesar Rp30 juta.

“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, apalagi diperdagangkan. Jika benar ada tersangka yang bebas karena jalan belakang berupa uang, maka ini adalah penghinaan terhadap supremasi hukum dan pengkhianatan terhadap instruksi Kapolri,” kata Koordinator Lapangan MPKH, Nailul Anzari, saat aksi.

Baca JugaBukan Buronan, Pemilik RYK Kosmetik Klarifikasi ke Polres Gowa, Kuasa Hukum Siap Langkah Hukum

Nailul menilai dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti untuk memastikan integritas aparat penegak hukum. Menurut dia, penanganan perkara harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dalam aksi itu, MPKH menyampaikan enam tuntutan kepada Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan, yakni:

  1. Mencopot Kasat Narkoba Polresta Gowa.
  2. Melakukan audit internal terhadap berkas perkara dan dasar hukum pembebasan D dan S.
  3. Mengusut dugaan aliran dana Rp30 juta yang disebut berkaitan dengan pembebasan kedua terduga pelaku.
  4. Membuka informasi mengenai status hukum kelima terduga pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Menjatuhkan sanksi etik maupun pidana terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran.
  6. Memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor.

“Kami tidak sedang berpolitik, kami sedang mengawal agar hukum tidak tumpul ke atas dan tidak bisa disuap. Polresta Gowa harus membuktikan bahwa institusi ini masih bersih,” ujar Nailul.

Baca JugaMenyusuri Empat Dugaan Pemerasan dalam Kasus Bupati Gowa

Hingga berita ini diterbitkan, Simpul Rakyat masih berupaya melakukan konfirmasi dari Polresta Gowa terkait dugaan yang disampaikan MPKH. (**)