SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Komisi III DPR RI mengeluarkan empat poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Bupati Luwu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, serta sejumlah aliansi masyarakat terkait konflik lahan di wilayah Ranteballa, Kabupaten Luwu, Rabu (11/11/2026).

Kesimpulan tersebut menekankan pentingnya penyelesaian sengketa agraria secara adil dan objektif, sekaligus memastikan investasi PT Masmindo Dwi Area (MDA) tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

RDPU yang berlangsung dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu turut menghadirkan Aliansi Peduli Penggarapan Lahan Ranteballa, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat, Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang, serta Aliansi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.

Dalam kesimpulan pertama, Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu memastikan investasi di wilayah Kabupaten Luwu berjalan baik.

Selain itu, pemerintah daerah dan aparat kepolisian diminta menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran akses publik, serta aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan pekerja, kelangsungan mata pencaharian masyarakat, serta aktivitas ekonomi para pelaku UMKM lingkar tambang.

Poin kedua, Komisi III meminta Bupati Luwu bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu segera memastikan persoalan sengketa lahan diselesaikan melalui mekanisme mediasi sebelum menempuh upaya hukum.

Mediasi tersebut diharapkan menghasilkan penyelesaian yang adil, objektif, dapat diterima bersama, serta tidak merugikan pihak mana pun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Komisi III meminta PT Masmindo Dwi Area memberikan kompensasi yang wajar dan proporsional kepada pihak-pihak yang dapat membuktikan keabsahan kepemilikan lahannya secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberian kompensasi tersebut harus didasarkan pada verifikasi dokumen dan hasil penelaahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara pada poin keempat, Bupati Luwu bersama Kantor Pertanahan dan perangkat adat yang sah, dengan merujuk pada struktur adat Kedatuan Luwu serta Maklumat Datuk Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026, diminta melakukan verifikasi secara transparan, objektif, dan berkeadilan terhadap perbandingan dokumen penguasaan lahan.

Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih klaim sepihak serta penyalahgunaan legitimasi adat dalam persoalan penguasaan lahan.

Usai mengikuti RDPU, perwakilan Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat, Ismail Wahid, mengatakan bahwa perjuangan yang dilakukan pihaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas, kepastian hukum, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta penyelesaian konflik agraria secara proporsional.

“Saya hanya fokus bagaimana kepentingan masyarakat, kepastian hukum, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta penyelesaian konflik agraria harus ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai upaya memperjuangkan satu kepentingan justru mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas,” kata Ismail.

Menurutnya, penyelesaian konflik lahan harus mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun kepentingan masyarakat luas yang dikorbankan.

Kesimpulan RDPU tersebut menjadi salah satu pijakan penting bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kantor Pertanahan, pihak perusahaan, dan unsur masyarakat untuk menindaklanjuti persoalan konflik agraria di Ranteballa.

Dokumen kesimpulan itu ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. H. Moh. Rano Alfath, S.H., M.H., Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag., serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Andi Sufiarma, S.H., M.H.

Dengan adanya kesimpulan tersebut, penyelesaian konflik diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas penguasaan lahan, tetapi juga menjaga stabilitas keamanan, keberlangsungan investasi, dan sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Luwu.