SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Himpunan Mahasiswa Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, menyampaikan pernyataan sikap bersama kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Jumat (12/9/2025).

Mereka mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan empat persoalan utama yang dinilai menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan di Rumah Jabatan Bupati dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Aspirasi tersebut merupakan hasil musyawarah bersama yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat dari berbagai desa di Liukang Tangaya.

Berikut empat poin tuntutan yang disampaikan:

Evaluasi Pengumuman PPPK Paruh Waktu

Mahasiswa meminta Bupati mengevaluasi kembali Pengumuman Nomor: P/620/800.1.2.2/BKPSDM/IX/2025 terkait alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Beberapa guru honorer di Liukang Tangaya yang dinilai memenuhi syarat secara administratif tidak tercantum dalam daftar.

Pembangunan SPBN di Desa Sailus

Masyarakat mendesak percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Sailus.

Aspirasi ini telah disampaikan sejak Mei 2025, namun belum terealisasi. Krisis BBM dinilai sangat menyulitkan aktivitas nelayan di wilayah kepulauan.

Penanganan Abrasi di Pulau Makaranganang dan Pulau Aloang

Kondisi abrasi di dua pulau tersebut semakin mengkhawatirkan. Di Pulau Makaranganang, lahan pemakaman warga telah terkikis ombak.

Sementara di Pulau Aloang, air laut mulai masuk ke pemukiman. Masyarakat meminta penanganan segera sebagai bagian dari prioritas pembangunan.

Perbaikan Rumah Dinas Guru di SD Negeri 5 Tampaang

Rumah dinas guru di Desa Tampaang dilaporkan rusak parah dan tidak layak huni. Renovasi mendesak diperlukan agar para pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman.

Mahasiswa dan masyarakat Liukang Tangaya berharap Bupati Pangkep menunjukkan komitmen penuh dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Mereka menekankan pentingnya keadilan, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh warga kepulauan.