SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia belum menutup peluangnya untuk kembali maju dalam pemilihan presiden (Pilpres).
Sejumlah pengamat menilai, peluang tersebut masih terbuka sepanjang Gibran memenuhi persyaratan pencalonan yang diatur dalam undang-undang.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an mengatakan, tidak ada ketentuan yang secara khusus melarang seseorang kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden setelah berhenti di tengah masa jabatan.
Menurut Ali, salah satu hal yang perlu dipastikan Gibran adalah pemenuhan persyaratan pendidikan, yakni minimal tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
“Misalnya, kalau memang tidak bisa dibuktikan solusinya adalah kejar paket C atau apa itu yang ada ijazah SMA-nya,” kata Ali saat dihubungi, Jumat (13/11/2026) kemarin.
Selain persoalan persyaratan pendidikan, Ali menilai Gibran masih memiliki modal politik. Infrastruktur politik yang dibangun bersama ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dinilai belum sepenuhnya hilang.
Dia menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpotensi menjadi mesin politik Gibran selama Jokowi tetap memiliki kepercayaan masyarakat.
Namun, Ali mengingatkan adanya risiko politik apabila isu dugaan makar ikut menyeret Jokowi dan keluarganya. Sebaliknya, jika persoalan tersebut hanya berhenti pada nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia menilai dampaknya terhadap citra politik Gibran dan Jokowi relatif dapat dikendalikan.
Dosen Fakultas Ilmu Politik UIN Jakarta itu menilai kepercayaan masyarakat selama ini menjadi salah satu modal politik utama Jokowi dan Gibran. Ia juga menyinggung keputusan Gibran berhenti dari jabatan wakil presiden yang menurutnya tidak serta-merta menghapus modal politik tersebut.
Ali bahkan membandingkan Gibran dengan Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta. Namun, perbandingan itu tidak mengubah pandangannya bahwa masa depan politik Gibran masih terbuka.
Pandangan serupa disampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin.
Dia mengatakan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara khusus larangan pencalonan bagi presiden atau wakil presiden yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
Iqbal menjelaskan, Pasal 169 UU Pemilu mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden, antara lain berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, serta belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
“Artinya, dengan aturan yang ada sekarang, siapa pun yang ingin mencalonkan diri tetap diuji dengan syarat-syarat tersebut,” kata Iqbal.
Meski demikian, Iqbal menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dapat menjadi momentum untuk memperjelas sejumlah ketentuan yang belum diatur secara spesifik.
Menurut dia, setidaknya ada dua persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, status pencalonan seseorang yang pernah diberhentikan dari jabatan presiden atau wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan, terutama jika pemberhentian didasarkan pada alasan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan atau melakukan perbuatan tercela.
Kedua, mekanisme verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon, termasuk dokumen penyetaraan pendidikan dari luar negeri. Iqbal menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memiliki mekanisme yang tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan keabsahannya kepada instansi penerbit.
“Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa persoalan syarat calon yang tidak tuntas di tahap pencalonan dapat berlanjut menjadi persoalan ketatanegaraan setelah calon terpilih dan menjabat,” ujar Iqbal.
Gibran sebelumnya menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pernyataan setelah pengunduran dirinya, Gibran menegaskan keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah. (**)
Tinggalkan Balasan