SimpulRakyat.co.id, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar rapat koordinasi dan pelaporan percepatan peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Rabu (22/04/2026).
Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Muhammad Rudi, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo, Haryanjas Pasang Kamase, dan sejumlah Kepala OPD terkait.
Dalam pemaparannya, Haryanjas menjelaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program strategis nasional yang berperan vital dalam meningkatkan kesejahteraan serta mencegah kemiskinan baru.
“Target capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan sebesar 43,92 persen hingga tahun 2029. Perlindungan ini mencakup pekerja formal maupun informal, termasuk kelompok rentan dan masyarakat miskin ekstrem,” jelasnya.
Adapun manfaat yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun (JP).
Berdasarkan data yang disampaikan, saat ini baru tercatat 75.665 pekerja atau setara 43,70 persen yang telah terlindungi. Sementara itu, masih terdapat 97.483 pekerja atau 56,3 persen yang belum mendapatkan perlindungan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.543 badan usaha yang telah menjadi peserta.
Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mengejar target tersebut.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau BPJS semata, tetapi tanggung jawab bersama agar seluruh masyarakat Luwu dapat tercover perlindungan yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Muhammad Rudi menegaskan bahwa peningkatan kepesertaan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Optimalisasi APBD, pemanfaatan Dana Desa, serta kontribusi CSR perusahaan menjadi langkah strategis. Prioritas utama kita adalah perlindungan bagi masyarakat pada desil 1 hingga desil 3,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan