SimpulRakyat.co.id, Cerpen – Namaku Andi. Aku lahir di Makassar, kota yang riuh oleh klakson mobil, bau ikan asin dari pelabuhan Paotere, dan jalanan macet yang tak pernah berhasil menumbuhkan kesabaran. Kota ini menempaku keras, seperti besi yang ditempa panas, lalu dingin secara tiba-tiba.
Sejak kecil, aku dilempar ke pasar yang gaduh, lorong-lorong sempit berdebu, mendengar pedagang menawar sambil menepuk bahu, dan nelayan pulang dengan perahu kosong, kaki mereka basah dan tangan mereka berlumur garam.
Aku tumbuh di antara wajah-wajah letih yang tak pernah muncul di televisi, hanya dikenal oleh debu, aroma ikan, dan lenguh kelelahan.
Masa kecilku bukan masa bermain seperti anak-anak lain. Pamanku, pegawai kecil dengan gaji pas-pasan, selalu bergumam di malam hari. “Negara ini pandai mengutip, tapi lupa memberi kembali.”
Dulu aku bingung. Sekarang aku tahu itu kebenaran.
Kini aku bekerja sebagai jurnalis. Tapi entah sejak kapan aku lebih nyaman menyusuri jalanan berdebu di desa-desa Pangkep daripada duduk di balik pendingin udara ruang redaksi.
Di desa, aku hidup. Suara yang tak terdengar di headline media besar terasa begitu nyata. Suara yang, jika tak diangkat, akan hilang bersama waktu.
Melalui program pemberdayaan kementerian, kami mencoba hal-hal kecil, membentuk kelompok tani, mendirikan koperasi, mengajarkan cara menabung sederhana. Di desa, hal-hal kecil menentukan apakah besok masih ada beras di panci, ataukah piring akan tetap kosong.
Beberapa minggu lalu, aku menghadiri rapat dusun di balai desa di kaki perbukitan Pangkep. Lampu neon bergoyang karena angin dari jendela retak, cat dinding mengelupas, lantai semen retak-retak.
Warga berdesakan, sebagian duduk di tikar pandan, sebagian berdiri di luar jendela, kaki mereka basah oleh tanah becek.
Seorang bapak tua bersuara lantang. Rambutnya memutih, wajahnya berkeriput, tangan keras memegang cangkul yang sudah bertahun-tahun menemaninya.
“Pak Andi, hasil panen tak cukup buat makan, tapi pajak tetap harus dibayar!” keluhnya, dada naik-turun berat, suara bergetar seperti kayu lapuk.
Aku menatapnya. Setengah hektar sawahnya kering karena hujan tak tepat waktu, separuh dimakan hama. Tapi negara tetap menagih PBB, seolah sawah itu emas.
Di sudut balai, seorang ibu muda menggendong balita yang tertidur di pangkuannya. Suaranya serak menahan tangis.
“BPJS… tiap bulan kami bayar. Tapi kalau sakit, kadang obat masih harus beli sendiri. Rumah sakit bilang obat itu tidak ditanggung. Lalu buat apa kami bayar?” lirihnya.
Balita itu kurus, pipinya cekung, tangan kecilnya menggenggam kain kusam. Matanya setengah terbuka, menatapku seolah bertanya mengapa dunia begitu kejam. Tubuhku menggigil, rasanya seperti menelan serpihan hati sendiri.
Di luar jendela, hujan deras menimpa genting bocor, menetes ke lantai yang berair, menciptakan gemericik ritmis. Anak-anak bermain di lumpur, kaki mereka kotor, tawa tipis bercampur tangisan. Bau tanah basah bercampur debu menusuk hidungku. Seorang anak laki-laki memunguti setetes air yang jatuh di lumpur, menatapnya seolah itu harta karun.
Beberapa hari sebelumnya, aku menonton televisi nasional. Anggota DPR berjoget riang di ruang sidang, lagu Sajojo dan Fa Mi Re mengalun. Tubuh berjas mahal itu bergoyang, tawa mereka lebar, tangan melambai tanpa rasa bersalah. Kontrasnya membuat perutku mual.
Seorang warga pernah menonton tayangan itu dan berkomentar: “Tidak pantas, Pak. Gedung DPR itu mestinya untuk berpikir, menyuarakan aspirasi rakyat. Kok malah jadi panggung pesta?”
Aku menatap balai desa. Wajah-wajah rakyat tegang. Gedung megah Senayan dengan marmer putih, karpet tebal, kursi empuk–jaraknya tak pernah terasa sejauh ini.
Suatu sore di dermaga Pulau Sanane, Kecamatan Liukang Tupabbiring, aku mencoba menenangkan kepalaku yang berisik oleh berita dan angka. Seorang nelayan menyerahkan kunci mesin perahunya kepada rentenir. Tangannya terpukul lembut, kuku-kuku hitam menandai kerja keras bertahun-tahun, matanya kosong menatap laut–dulu sahabat yang setia, kini musuh yang diam dan kejam.
“Tanpa perahu ini, saya bukan siapa-siapa,” lirihnya, napas tersengal, bibir pecah karena garam laut.
Aku bertanya dalam hati, pernahkah mereka di Senayan melihat wajah-wajah ini? Atau bagi mereka, rakyat hanyalah angka di kertas statistik?
Setiap kali pulang dari Pangkep, aku selalu singgah di Pantai Losari. Ombak memecah di karang, pasir basah menempel di kakiku, aroma laut bercampur asap kendaraan. Senja indah, tapi pahit. Di balik gemerlap kota, ada lapisan luka nelayan tanpa modal, pedagang kecil yang digusur, anak-anak putus sekolah karena orang tua kalah oleh hutang.
Aku ingat percakapan dengan seorang ibu pemilik warung kelontong di Pelabuhan Maccini Baji. Atap warung bocor, air hujan menetes ke ember tua. Ia menjual kopi sachet, minyak goreng repack, mie instan.
“Kalau suami melaut, belum tentu ada uang. Kalau tangkapan sedikit, kami makan dari jualan kecil-kecilan. Tapi BPJS tetap wajib bayar. Negara bilang gotong royong, tapi rasanya kami yang gotong paling berat.”
Senyumnya… bukan kebahagiaan, tapi cara bertahan hidup. Kata-katanya menampar hatiku lebih keras daripada editorial manapun.
Malam itu, Subhan, kawan jurnalisku, menepuk pundakku. “Kau tahu, Andi? Kita menulis, kita mengkritik. Tapi mereka punya perisai berupa partai.”
“Mereka bukan wakil rakyat. Mereka wakil partai. Selama sistem tak berubah, tulisan kita hanya menulis di atas air,” lanjutnya.
Aku menatapnya lama. “Kalau begitu… biarlah tulisan kita jadi air bah. Kalau tak bisa menumbangkan, setidaknya bisa merendam.”
Hari berikutnya, aku kembali ke desa. Balai desa dipenuhi warga yang gelisah. Anak-anak bermain di sudut ruangan, wajah polos tapi perut kosong. Seekor anak memeluk tas robek, menatapku sambil menahan tangis.
Seorang remaja lelaki, wajahnya kotor oleh debu sawah, mengangkat suara.
“Pak Andi, sekolah kami mau ditutup. Biaya tak tertanggung. Apa kami salah kalau lahir di desa?”
Hening. Semua mata menatapku. Aku menunduk, menahan air mata. Tubuhku gemetar. Kata-kata itu menusuk hati lebih dalam dari paku besi. Tangisku tak terdengar.
Aku menulis malam itu. Kata-kata mengalir deras, seperti air bah yang menenggelamkan luka. Bukan sekadar laporan, tapi catatan hati. Catatan yang mungkin tak akan pernah terbaca pejabat di Senayan, tapi harus tertulis.
Beberapa minggu kemudian, di layar televisi, anggota DPR lain berpose bangga dengan mobil baru. Wartawan infotainment menyebutnya “gaya hidup sederhana.” Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya desah panjang.
Aku menulis lagi. “Di negeri ini, rakyat memanggul beban, wakilnya menari di atas beban itu.”
Namun kali ini, ada tekad baru di hatiku. Aku akan menulis lebih keras, lebih lantang. Kalau tak bisa mengubah sistem, setidaknya aku tidak diam.
Aku menatap catatan rapat desa, balai yang remang, wajah warga yang lelah tapi teguh. Anak-anak yang bermain di sudut, matanya bersinar walau perut kosong. Suara tawa mereka tipis, gemerisik daun, langkah kaki di tanah becek, napas panjang ibu-ibu menahan lapar, deru hujan di genting bocor, aroma kopi sachet dan minyak goreng menempel di udara.
Dan aku tahu, aku harus terus menulis.
Karena jika suara mereka tidak kuangkat, kita memang hanya menjadi penonton dari jauh, sementara panggung negeri tetap diisi tarian para wakil partai yang lupa arti kata “rakyat”.
Catatan Redaksi:
Kirimkan cerpen terbaikmu dan dapatkan kesempatan diterbitkan di media ini, tanpa biaya! Kirim tulisan ke email redaksi@simpulrakyat.co.id atau WhatsApp di 085299598808, sertakan nama pena Anda. Ayo, bagikan ide kreatifmu melalui kata-kata!
Tinggalkan Balasan