SimpulRakyat.co.id, CERPEN – Jumat (15/8) pagi itu, di meja kerjaku yang tak pernah rapi, sebuah amplop putih berlogo Pemerintah Kabupaten tergeletak.

Entah kenapa, amplop itu seakan menatap balik, menaruh beban sebelum kubuka segelnya. Di pojok kanan atas tertulis: Undangan Resmi Panitia HUT ke-80 Republik Indonesia.

Undangan itu ditujukan kepada Ketua PWI. Karena ia berhalangan, aku sebagai sekretaris otomatis jadi pengganti.

Tanganku menggenggam amplop itu lama, seolah di dalamnya terselip sesuatu yang lebih berat dari selembar kertas.

Tak ada salahnya menghadiri upacara resmi. Aku pun mencintai negeri ini. Tapi entah kenapa, ada yang menyesak. Ingatanku terbang ke anak-anak di kampung pesisir.

Beberapa hari lalu kulihat mereka berlatih drum band untuk lomba tujuh belasan: meniup terompet dari pipa bekas, menabuh gendang dari ember plastik.

Sepatu mereka bolong, seragamnya pudar, tapi semangatnya menyala. Untuk biaya lomba, orang tua mereka patungan: ada yang menyumbang lima ribu rupiah, ada yang menyerahkan dua liter beras.

Sementara itu, di kota, HUT RI dirayakan dengan panggung megah, kue tart berlapis bendera, kursi VIP berjajar, semua dibiayai dari APBD.

Aku menghela napas. Apakah kemerdekaan memang harus dirayakan dengan jurang selebar ini antara rakyat dan pejabatnya?

Undangan itu akhirnya kusodorkan ke pengurus lain. “Kau saja yang pergi,” kataku singkat.

Siang harinya, Minggu (17/8), YouTube menayangkan pejabat berjas rapi, tersenyum lebar, dengan dasi merah putih melingkar di leher.

Seorang pembawa acara menyanjung: “Inilah bukti kecintaan pemerintah daerah pada bangsa dan rakyatnya.”

Aku terbatuk kecil, tersedak kopi. Kata-kata itu terlalu manis, sampai terasa pahit.