SimpulRakyat.co.id, Makassar – Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Kota Makassar memasuki tahap penting. Tim seleksi resmi menutup masa pendaftaran pada 18 Agustus 2025. Dari total 49 orang yang mendaftar secara daring, hanya 39 orang yang menyerahkan berkas fisik.
Ketua Tim Seleksi, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan hasil tersebut di Balai Kota Makassar, Selasa (19/8/2025).
“Seperti kita ketahui, ada sembilan SKPD yang kita buka lelang dari tanggal 4 sampai 18 Agustus. Hari ini kita umumkan jumlah orang yang mendaftar,” ujarnya.
Dari sembilan SKPD, beberapa mencatat minat yang cukup tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerima 22 pendaftar, dengan 19 berkas yang resmi masuk. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) juga mencatat 18 pendaftar, 17 di antaranya menyerahkan berkas.
Sementara itu, Sekretariat DPRD dan Dinas Penataan Ruang nyaris seluruhnya melengkapi berkas. Dari sembilan pendaftar di Sekretariat DPRD, semuanya menyerahkan dokumen, sedangkan di Dinas Penataan Ruang, 11 dari 12 pendaftar melengkapi persyaratan.
Namun, situasi berbeda terjadi di RSUD Daya. Dari tiga orang yang mendaftar, hanya dua yang menyerahkan berkas. Jumlah itu tidak memenuhi ketentuan minimal pendaftar.
“RSUD Daya kita perpanjang tujuh hari ke depan karena pesertanya tidak memenuhi regulasi. Kalau nantinya tetap tidak mencukupi, kita akan menyurat ke BKN untuk meminta pertimbangan. Apakah dilanjutkan atau cukup dengan dua orang yang ada,” tutur Zulkifly.
Dia menjelaskan, persyaratan untuk posisi di RSUD Daya memang lebih spesifik. Calon pendaftar harus berasal dari tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, atau bidan.
Selain dari lingkup Pemkot Makassar, sejumlah pendaftar datang dari instansi lain, mulai dari Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga kabupaten tetangga seperti Takalar, Pangkep, dan Sinjai. Beberapa pelamar juga mencoba peruntungan di lebih dari satu jabatan, bahkan sampai tiga posisi sekaligus.
“Besok kita akan umumkan siapa saja yang lulus berkas. Tim sudah rapat untuk menyeleksi dokumen, termasuk juga akan dilakukan penelusuran rekam jejak,” kata Zulkifly.
Dari keseluruhan, BPBD menjadi SKPD dengan jumlah berkas terbanyak, yakni 19 orang. Disusul Dispora dengan 17 orang, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan 16 orang. Menariknya, seluruh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang saat ini memimpin SKPD juga ikut mendaftar dalam seleksi ini.
Tinggalkan Balasan