SimpulRakyat.co.id, Luwu – Sejumlah tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Luwu Raya (AMDAL) sejak 19 Maret lalu belum membuahkan hasil.

Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 21 Maret bersama DPRD Luwu dan pihak terkait hingga kini belum ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu, AMDAL berencana menggelar aksi besar-besaran guna mempertanyakan kelanjutan RDP terkait evaluasi terhadap PT BMS.

Baca JugaJumat Berkah, Satlantas Polres Luwu Sapa dan Bantu Keluarga Nirwana di Belopa

Sebelumnya, RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, serta dihadiri oleh perwakilan Polres Luwu, PT BMS, Pelaksana Tugas Site Manager PT BMS Ma’rifat Pawellangi, serta sejumlah pejabat tinggi perusahaan tersebut.

Hadir pula perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Imigrasi Kota Palopo, Dinas Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu.

Hasil Rapat Dengar Pendapat. (Dok: SimpulRakyat.co.id)
Baca JugaLP-KPK Soroti Keterlambatan, Camat Belopa Baru Turun Saat Rumah Nirwana Viral

Dalam rapat itu, DPRD Luwu merumuskan beberapa rekomendasi:

  1. Membentuk tim investigasi teknis dengan melibatkan aparat kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, mahasiswa, serta unsur terkait.
  2. Memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyampaikan secara tertulis evaluasi dan monitoring Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT BMS.
  3. Memerintahkan PT BMS untuk lebih transparan dalam hal tenaga kerja lokal maupun asing serta sistem penerimaan tenaga kerja.
  4. Komitmen PT BMS untuk memperbaiki jalan di Desa Bukit Harapan.

Jenderal Lapangan AMDAL, Juan Tiranda, menegaskan pihaknya akan kembali turun ke jalan untuk memastikan tindak lanjut dari hasil RDP tersebut.

“Jangan sampai hasil RDP ini hanya berakhir di atas kertas tanpa ada tindakan nyata dari DPRD Luwu. Kami tetap berkomitmen bahwa PT BMS harus dievaluasi,” tegas Juan, Sabtu (29/3/2025).

Baca JugaHj Asni Siap Perjuangkan Bedah Rumah Nirwana di Belopa hingga ke Gubernur Sulsel

Menurutnya, aksi lanjutan ini bertujuan untuk mengawal dan memastikan realisasi rekomendasi yang telah ditetapkan pada 21 Maret lalu.

“Kami akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di PT BMS, terutama terkait kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, tenaga kerja asing, dan dugaan pelecehan seksual. Kami berharap DPRD dapat segera memberikan solusi konkret,” tandas Juan.

AMDAL berharap pihak terkait tidak mengabaikan rekomendasi yang telah disepakati demi menjaga kesejahteraan pekerja dan lingkungan sekitar.