SimpulRakyat.co.id, Makassar – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan (GERASS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sulsel, Kota Makassar, Jumat (7/2/2025).
Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo diadili atas dugaan keterlibatan dalam berbagai kasus korupsi. Massa yang berasal dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, buruh, advokat, dan masyarakat miskin kota, membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan mereka.
Aksi ini dikoordinasi oleh Lukman To Maddesa, yang menyampaikan tiga tuntutan utama GERASS.
“Kami menuntut pengusutan tuntas berbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarganya, seperti kasus BPMKS, korupsi BMW, TransJakarta, dana KONI, DJKA, Blok Medan, serta berbagai proyek lain yang diduga sarat KKN,” ungkapnya di hadapan massa.
Selain itu, GERASS juga menuntut investigasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
“Kebijakan Pagar Laut di Banten, Bekasi, dan Sidoarjo, serta kelangkaan LPG 3 kg, adalah contoh nyata dampak kebijakan yang merugikan rakyat kecil,” tambah Lukman.
Moesang, Koordinator Lapangan aksi, menekankan tuntutan ketiga mereka, yakni meminta kepolisian kembali menjadi institusi independen yang berpegang teguh pada hukum.
“Kami ingin Polri benar-benar menjadi pengayom rakyat, bukan alat politik penguasa,” tegasnya.
Pernyataan sikap GERASS diterima oleh perwakilan Polda Sulsel untuk disampaikan kepada Kapolda Sulsel dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka berharap kepolisian segera mengambil langkah hukum atas aduan masyarakat.
Koordinator Tim Advokasi GERASS, Agus Salim, menyatakan bahwa krisis penegakan hukum di Indonesia semakin parah.
“Saat ini hukum lebih sering menjadi alat kekuasaan dibandingkan sebagai penegak keadilan,” ujarnya.
Dia menyoroti bahwa selama pemerintahan Jokowi, hukum kerap digunakan untuk membungkam kritik, sementara kasus besar seperti pelanggaran HAM masa lalu masih terkatung-katung.
“Gagasan Nawacita untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi kini hanya pepesan kosong. Yang terjadi justru intervensi kekuasaan terhadap aparat penegak hukum semakin menguat,” tambahnya.
Senada dengan itu, Muhammad Sirul Haq, Koordinator Humas GERASS, mengkritik kebijakan Jokowi yang lebih mengutamakan kepentingan investor ketimbang rakyat.
“Konflik agraria makin banyak, masyarakat adat dan petani tergusur, sementara proyek strategis nasional terus dikebut tanpa memperhatikan dampak sosialnya,” ujarnya.
GERASS menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan ini. Mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menuntut keadilan dan memastikan aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas. (James)
Tinggalkan Balasan