SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengusulkan sebanyak 2.500 kepala keluarga (KK) sebagai sasaran program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program 3 juta rumah per tahun ini menargetkan pembangunan 2 juta rumah di wilayah perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyudin, mengatakan bahwa 2.500 KK yang diusulkan tersebar di sembilan kecamatan di Kota Makassar.
Namun, meskipun Pemkot Makassar telah mengajukan usulan, realisasi program masih menunggu hasil survei dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Nantinya hasil survei itu akan menjadi dasar bagi kebijakan Kementerian terkait implementasi program ini di Kota Makassar,” ujar Mahyudin, Jumat (31/1/2025).
Survei dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR sejak 16 Januari hingga 16 Februari 2025, dengan Pemkot Makassar hanya berperan sebagai fasilitator bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kota Makassar, Noorhaq Alamsyah, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 95 ribu KK di Kota Makassar yang belum memiliki rumah sendiri atau masuk kategori backlog perumahan.
Kondisi ini umumnya terjadi pada masyarakat yang sudah berkeluarga tetapi masih tinggal bersama orang tua mereka. Untuk mengatasi backlog tersebut, diperkirakan dibutuhkan sekitar 1.300 hektare lahan.
“Backlog itu artinya ada KK, tetapi tidak memiliki rumah. Di Sulsel, angkanya mencapai 400 ribu lebih. Khusus Makassar, terdapat 95 ribu KK yang butuh rumah,” tandas Noorhaq.
Sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan ini, Disperkim Makassar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar lebih banyak warga yang dapat memperoleh hunian layak melalui program 3 juta rumah tersebut. (*)
Tinggalkan Balasan